gratispoll
Kukar

DPMD Kukar Tegaskan Transparansi Dana Desa Wajib, Bukan Pilihan

Kepala DPMD Kukar, Arianto

Editorialkaltim.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan Dana Desa (DD) oleh seluruh pemerintah desa di wilayahnya. Transparansi tidak lagi bersifat imbauan, melainkan sudah menjadi bagian dari regulasi yang wajib dipenuhi.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala DPMD Kukar, Arianto, saat dikonfirmasi pada Sabtu (21/06/2025). Ia menjelaskan bahwa pemenuhan prinsip transparansi kini menjadi salah satu syarat mutlak dalam proses pencairan Dana Desa.

Baca  Pemdes Loa Raya Harap DPMD Kukar Lanjutkan Pelatihan untuk Tingkatkan Kapasitas Aparatur Desa

“Sebetulnya transparansi itu sudah menjadi ketentuan dalam peraturan. Kalau mereka nanti tidak membuat itu, otomatis penyaluran dana desa bisa terganggu,” ujarnya.

Arianto menekankan bahwa bentuk paling sederhana dari transparansi adalah penyediaan infografis yang memuat laporan penggunaan Dana Desa, yang wajib dipasang di kantor desa atau tempat publik lainnya. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui alokasi dan realisasi anggaran secara terbuka.

“Kalau belum membuat, kami minta segera dibuat. Karena kalau tidak, bisa berdampak pada desa itu sendiri,” tambahnya. Pihaknya terus mendorong seluruh desa untuk mematuhi aturan ini sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pemerintah pusat dan publik.

Baca  Gelar Pelatihan IPTEK, Dispora Kaltim dan Kutai Timur Dorong Peningkatan Kapasitas Pemuda

Menanggapi pengelolaan program anggaran Rp50 juta per RT, Arianto menyatakan bahwa tanggung jawab formal transparansi memang tidak dibebankan langsung ke tingkat RT. Namun, inisiatif dari para Ketua RT dalam menyusun laporan visual juga sangat diapresiasi.

“RT itu tidak mesti membuat infografis. Tapi kalau ada yang membuat, itu luar biasa. Artinya, mereka sudah sangat transparan,” tuturnya.

Baca  32 Lembaga di Kukar Terima Bantuan Hibah dari Pemprov Kaltim

Ia juga menyebut bahwa forum musyawarah RT cukup menjadi media pertanggungjawaban penggunaan anggaran secara informal, dan sudah membantu masyarakat dalam memahami pelaksanaan program di lingkungannya masing-masing. (Roro/adv)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button