KaltimPenajam Paser Utara

DPRD PPU Dorong Inpres Jalan Daerah di Sepaku

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Bijak Ilhamdani

Editorialkaltim.com – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Bijak Ilhamdani, mendorong pemerintah daerah segera merealisasikan program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah untuk sejumlah akses penghubung di Kecamatan Sepaku.

Dorongan tersebut disampaikan karena masih terdapat sejumlah ruas jalan di Sepaku yang membutuhkan penanganan. Salah satunya akses Telemau-Pemaluan yang selama bertahun-tahun dikeluhkan masyarakat.

Bijak mengatakan, meski ruas tersebut bukan aset pemerintah daerah, akses itu tetap memiliki peran penting karena menjadi salah satu jalur penghubung yang digunakan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari.

Baca  Optimalisasi Kinerja Sekretariat DPRD Kaltim Fokus Pada Peningkatan Pelayanan Masyarakat

“Terkait dengan Inpres jalan daerah itu kan banyak, khususnya di wilayah Telemau-Pemaluan. Jalanan berpuluh-puluh tahun yang selalu dikeluhkan masyarakat,” ujarnya saat diwawancarai, Selasa (1/9/2026).

Selain Telemau-Pemaluan, ia menyebut akses penghubung Sukaraja menuju Karang Jinawi juga membutuhkan perhatian. Menurutnya, kondisi dan status jalan tersebut tidak jauh berbeda dengan ruas Telemau-Pemaluan.

“Di Sepaku itu masih banyak juga daerah-daerah kita yang butuh itu, termasuk akses penghubung yang ada di Sukaraja ke Karang Jinawi. Itu lama sekali sudah, panjangnya kurang lebih sama seperti yang ada di Pemaluan-Telemau. Kondisinya juga sama, statusnya juga sama,” lanjutnya.

Baca  Wabup Mahyunadi Pastikan Pelaku Joget PUPR Kutim Bakal Disanksi

Ia mengatakan, pemerintah daerah sebelumnya telah berupaya mengusulkan penanganan sejumlah ruas tersebut melalui program Inpres Jalan Daerah. Karena itu, DPRD mendukung agar upaya tersebut terus didorong hingga terealisasi.

“Makanya kami mendorong hal ini, khususnya saya anggota DPRD perwakilan masyarakat Kecamatan Sepaku mendorong pemerintah untuk segera merealisasikan itu,” tegasnya.

Terkait skema pendanaan, Bijak mengaku belum mengetahui secara pasti mekanisme terbaru yang akan diterapkan. Ia menyebut terdapat informasi mengenai skema baru dalam rencana strategis nasional 2027 yang melibatkan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Baca  DPRD PPU Dorong Optimalisasi Program RTLH untuk Atasi Kemiskinan dan Kurangi Kawasan Kumuh

“Semoga nanti mereka bisa mengskemakan bagaimana anggarannya soal Inpres Jalan Daerah itu,” ujarnya.

DPRD PPU berharap pemerintah daerah kembali mengupayakan realisasi penanganan sejumlah akses jalan di Sepaku, terutama ruas yang selama ini menjadi jalur penghubung masyarakat. (ta/ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button