Editorialkaltim.com – Penanganan stunting dipastikan tetap menjadi salah satu prioritas utama pembangunan Kalimantan Timur pada 2026, meski alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat mengalami pemangkasan. Kepastian itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim, Jaya Mualimin.
Jaya menegaskan pengurangan TKD tidak akan mengganggu program-program prioritas, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan. Program percepatan penurunan stunting yang selama ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah juga dipastikan tetap berjalan.
“Penanganan stunting ini jadi prioritas Pak Gubernur,” ujar Jaya Mualimin, Selasa (18/11/2025).
Ia menjelaskan, pengawasan, koordinasi, dan berbagai kegiatan strategis terkait penanganan stunting tetap dijalankan sesuai arah kebijakan. Struktur koordinasi di Kaltim sudah berjalan, dengan Wakil Gubernur sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Sekretaris Daerah sebagai sekretaris TPPS.
“Sama seperti Gratispol atau pelayanan kesehatan gratis yang tidak mungkin dikurangi,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Kaltim telah menetapkan target penurunan stunting menjadi 18,8 persen pada 2025 dan turun lagi menjadi 14,5 persen pada 2029. Jaya memastikan selama penanganan stunting masih menjadi prioritas nasional, strategi dan program di daerah akan terus dimaksimalkan.
“Yang dikurangi itu kegiatan seremonial yang tidak perlu, yang tidak mengungkit target. Seperti perjalanan dinas, itu pasti berkurang. Rapat-rapat seremonial juga dikurangi,” pungkasnya. (adr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
