Akademisi Unmul Sebut Gubernur Kaltim Elegan Jika Batalkan Kebijakan Kontroversial
Editorialkaltim.com – Akademisi dari Universitas Mulawarman (Unmul) menyoroti sejumlah kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang belakangan menuai polemik publik. Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, dinilai akan terlihat elegan apabila berani membatalkan kebijakan yang dianggap kontroversial tersebut.
Sorotan itu disampaikan Dosen Fakultas Ekonomi Unmul, Purwadi Purwoharsojo, menanggapi beberapa kebijakan yang ramai diperbincangkan. Di antaranya pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar, renovasi rumah jabatan mencapai Rp25 miliar, hingga pembentukan Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP).
“Harusnya kalau dia elegan, batalin semua. Itu lebih keren. Itu baru namanya pejabat yang merakyat,” ujarnya, Selasa (28/6/2026).
Purwadi menilai wacana penggunaan dana pribadi untuk mengganti sebagian fasilitas negara tidak serta-merta menyelesaikan persoalan. Menurutnya, langkah tersebut justru berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam aspek administrasi dan tata kelola keuangan.
“Pertanyaan kita sebagai orang ekonomi, apakah bisa fasilitas negara dibiayai dengan uang pribadi? Bagaimana pembukuan laporan keuangannya?” katanya.
Ia juga mengingatkan adanya potensi temuan dari sisi pengawasan internal, terutama jika kebijakan tersebut telah berjalan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam hal ini, ia menilai inspektorat memiliki peran penting untuk memastikan akuntabilitas proses tersebut.
Selain itu, Purwadi turut menyinggung praktik serupa yang pernah terjadi di daerah lain, termasuk pembangunan rumah jabatan di Samarinda yang sempat menuai kritik publik.
“Rumah jabatan 10,3 M itu waktu itu. Ini kan diulang lagi sama Rudy,” tegasnya.
Terkait keberadaan TAGUPP, ia menilai perlu dilakukan evaluasi mendalam. Menurutnya, percepatan pembangunan sejatinya bisa dioptimalkan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sudah ada tanpa harus membentuk tim ad hoc.
“Tidak perlu ad hoc. Kalau butuh ahli, panggil saja sesuai kebutuhan, bayar per pekerjaan, dan hasilnya dipublikasikan. Jadi jelas kinerjanya,” ujarnya.
Ia juga menyoroti besaran honorarium anggota tim yang dinilai cukup tinggi, namun belum diimbangi transparansi kinerja yang jelas kepada publik.
“Ini yang mau dipublikasikan apa? Digaji besar, tapi kerjanya tidak terukur,” tambahnya.
Purwadi pun mengingatkan agar pemerintah daerah menjadikan persoalan ini sebagai perhatian serius. Ia menilai langkah pembatalan kebijakan kontroversial dapat menjadi momentum untuk memulihkan kepercayaan publik.
“Justru orang salut tepuk tangan. Itu secara politik kan bisa improvisasi moral kan, publik makin percaya. Karena kepercayaan dia lagi down loh ini. Kepentingan publik lagi down,” pungkasnya.(adr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
