Krisis Air Bersih di Perumahan BCL, DPRD Samarinda Minta PDAM Tidak Lepas Tangan
Editorialkaltim.com – Kondisi pasokan air di Perumahan Bumi Citra Lestari (BCL) Samarinda, menjadi sorotan warga dan telah mengundang perhatian dari DPRD Samarinda. Audiensi yang digelar pada, Rabu (12/9/2023) ditemukan bahwa masalah tersebut mempengaruhi kualitas hidup warga, bahkan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan.
Denny, salah satu warga Perumahan BCL, menegaskan bahwa banyak masyarakat mengalami penyakit kulit akibat konsumsi air keruh. Selain itu, gangguan pasokan air sering terjadi pada waktu-waktu krusial. “Air kerap mati saat pagi dan sore hari. Kami sangat membutuhkan saluran PDAM untuk mengatasi ini,” kata Denny.
Direktur PDAM, Nor Wahid Hasyim, dalam responsnya menyatakan kesiapannya untuk mengedukasi warga perihal pengelolaan air bersih. Dia berharap, warga dapat melengkapi administrasi yang diperlukan agar pipa PDAM dapat segera dialirkan ke Perumahan BCL.
“Regulasi yang ada bahwa perumahan itu wajib menyediakan instalasi sendiri, baik perpipaanya dan juga bosster,” ungkapnya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Samarinda, Endang Liansyah menambahkan, penggunaan air dari bekas lubang tambang harus dihentikan. “Air tersebut mengandung amonia dan dapat menimbulkan bahaya. Uji coba sederhana dengan memasukkan ikan mas dapat menentukan kualitas air tersebut,” terangnya.
Fuad Fakhruddin, Ketua Komisi II DPRD Samarinda, mendesak pihak terkait untuk bekerja sama. Dia menekankan agar developer tidak lepas tangan terkait permasalahan ini.
“Survey perumda diperlukan booster. Kami minta seluruh pihak salih gotong royong. Developer tidak lepas tangan dan untuk PDAM kalau diperumahan itu ada 400 KK itu bisa memberikan pelanggan baru jadi tolong di sediakan,” tegasnya.
Anggota dewan lainnya, seperti Achmad Sopian, menekankan, infrastruktur di Perumahan BCL harus ditingkatkan, khususnya terkait pasokan air bersih. Sementara Novi menyoroti bahwa Perumahan BCL merupakan proyek subsidi pemerintah dan seharusnya siap huni dengan fasilitas yang memadai.
“Apalagi developer menyampaikan sudah di serahkan ke pemerintah kota Samarinda, seharusnya fasilitas infrastuktur sudah seharusnya selesai. Dalam hal ini dinas PUPR perlu bertangung jawab. Tidak boleh ada masyarakat samarinda yang tidak dapat air bersih,” pungkasnya. (qon/nfa).
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
