KaltimPenajam Paser Utara

DPRD PPU Minta Perubahan Status PPPK Disertai Kepastian Hak Keuangan

Anggota Komisi I DPRD PPU, Bijak Ilhamdani (Foto: Editorialkaltim/Cinta)

Editorialkaltim.com – Rencana perubahan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) turut memunculkan pembahasan mengenai pemenuhan hak keuangan pegawai. DPRD PPU menilai perubahan status tersebut perlu disertai perhitungan yang matang agar tidak menimbulkan ketidakpastian.

Anggota Komisi I DPRD PPU, Muhammad Bijak Ilhamdani, mengatakan DPRD mendukung peningkatan status kepegawaian tersebut. Namun, pelaksanaannya perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah, terutama untuk memenuhi tunjangan dan tambahan penghasilan.

Baca  Pemkot Wacanakan Taman Makam Pahlawan di Bontang Lestari

Menurutnya, kepastian status harus berjalan seiring dengan kejelasan hak yang akan diterima pegawai. Perubahan menjadi PPPK penuh waktu perlu diikuti kesiapan pemerintah dalam memenuhi konsekuensi keuangannya.

“Jangan sampai statusnya sudah penuh waktu, tetapi hak keuangannya tidak sesuai. Karena itu, skema pembiayaannya harus benar-benar matang,” ujarnya saat diwawancarai, Selasa (17/11/2026).

Ia menjelaskan, kebutuhan belanja pegawai tengah dibahas dalam penyusunan rancangan APBD murni 2027. Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih melakukan simulasi untuk menghitung kebutuhan pembiayaan tersebut.

Baca  TPID PPU Sidak Pasar hingga Swalayan Cek Harga Bapokting

Bijak menyebut pembagian tanggung jawab pembiayaan antara pemerintah pusat dan daerah juga perlu diperhatikan. Selain penghasilan pokok, ada hak tambahan yang perlu disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.

“Secara prinsip, kebijakan ini bagus karena memberikan kepastian karier kepada pegawai yang masih paruh waktu. Tinggal bagaimana skema pemenuhan haknya,” lanjutnya.

DPRD masih menunggu hasil pembahasan anggaran untuk mengetahui skema pembiayaan yang dapat diterapkan pemerintah daerah. Bijak meminta pegawai PPPK paruh waktu menunggu hasil pembahasan bersama pemerintah daerah sebelum menyimpulkan kebijakan tersebut. (ta/ndi)

Baca  Bupati Kukar Sebut Data Kuat Jadi Kunci Pembangunan Desa

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button