
Editorialkaltim.com — Terbitnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menetapkan keharaman penggunaan rokok elektrik atau vape memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat.
Sebagian pengguna mengaku belum siap meninggalkan kebiasaan menggunakan vape. Sementara itu, pelaku usaha meminta pemerintah mengkaji secara matang kebijakan pelarangan tersebut, mengingat bisnis vape juga menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Salehuddin, menilai aspek ekonomi memang perlu menjadi pertimbangan. Namun, kesehatan masyarakat, khususnya generasi mendatang, harus lebih diutamakan.
“Kalau kaitan dengan ekonomi dan bisnis tadi, saya pikir memang menjadi pertimbangan. Namun, dibandingkan dari segi ekonomi dan kesehatan, saya menilai kesehatan lebih penting,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Kaltim, Rabu (18/11/2026).
Ia menegaskan kepentingan melindungi kesehatan generasi muda harus menjadi perhatian utama. Untuk itu, keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor vape, menurutnya, dapat dikesampingkan untuk sementara.
Ia menambahkan investasi jangka panjang bagi kesehatan generasi muda merupakan hal yang jauh lebih penting. Kesehatan menjadi fondasi dasar untuk regenerasi yang lebih baik.
Meski demikian, pandangan itu merupakan pendapat pribadi. Ia tidak secara langsung mengatasnamakan sikap resmi Komisi I DPRD Kaltim terkait fatwa tersebut.
“Saya pikir itu pribadi saya. Kalau mungkin Komisi nanti, saya kurang paham. Namun, yang pasti itu dari pribadi saya. Karena MUI bagian dari salah satu lembaga yang punya otoritas terkait dengan itu,” pungkasnya. (adr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.



