Editorialkaltim.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menahan sementara pembangunan Teras Samarinda tahap II di segmen Jalan Gajah Mada setelah struktur turap tepian Sungai Mahakam mengalami ambles. Keselamatan konstruksi dan pengguna jalan menjadi pertimbangan utama sebelum pekerjaan kembali dilanjutkan.
Sekretaris Daerah Kota Samarinda Neneng Chamelia Shanti mengatakan indikasi pergeseran struktur turap telah terdeteksi sebelum longsor terjadi awal September 2026. Pemkot kemudian berkoordinasi dengan instansi terkait sekaligus menghentikan aktivitas pembangunan di sekitar titik kerusakan.
Penghentian pekerjaan mencakup sekitar 60 meter area konstruksi serta masing-masing sekitar 50 meter ke arah hulu dan hilir. Total segmen yang sementara tidak dapat dikerjakan diperkirakan mencapai 160 meter.
“Segmen itu belum bisa dilanjutkan sebelum kondisi benar-benar stabil dan aman, sehingga pekerjaan berikutnya baru dapat dipertimbangkan kembali secara teknis,” ujar Neneng, Sabtu (14/11/2026), di Samarinda.
Neneng menjelaskan penghentian tersebut mengikuti rekomendasi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Sementara urusan administrasi kontrak telah dikoordinasikan Pejabat Pembuat Komitmen bersama Dinas PUPR Samarinda.
Sejumlah skenario penanganan kini dikaji. Salah satunya kemungkinan memotong bagian struktur turap yang mengalami kemiringan. Namun, langkah tersebut membutuhkan perhitungan menyeluruh karena berkaitan dengan penggunaan alat berat, jaringan pipa Perumdam Tirta Kencana, arus kendaraan, serta aktivitas masyarakat sekitar Jalan Gajah Mada.
“Kami tidak ingin langkah perbaikan justru memunculkan masalah baru, sehingga seluruh aspek teknis, utilitas, lalu lintas, dan keselamatan harus dihitung,” katanya.
Penanganan juga melibatkan sejumlah instansi karena kawasan tersebut memiliki kewenangan berbeda. Jalan Gajah Mada berstatus jalan nasional dan menjadi tanggung jawab BPJN, kawasan Sungai Mahakam berada dalam pengelolaan Balai Wilayah Sungai, sedangkan Teras Samarinda merupakan program Pemkot Samarinda.
“Penanganan ini harus dikerjakan bersama karena setiap instansi memiliki kewenangan berbeda, sehingga koordinasi diperlukan agar tanggung jawab masing-masing tetap jelas,” ujarnya.
Meski satu segmen tertunda, Neneng memastikan pekerjaan Teras Samarinda di bagian lain tetap berjalan. Pemkot masih mengejar penyelesaian bagian yang memungkinkan dikerjakan hingga penghujung 2026.
“Kami ingin solusi segera ditemukan, namun kajian teknis harus matang agar keselamatan masyarakat terjaga dan pembangunan dapat dilanjutkan dengan aman,” tutupnya.(adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
