KaltimKukar

45 Anggota DPRD Kukar Sebar Reses di Enam Dapil, Aspirasi Warga Jadi Bahan Pengawasan dan Anggaran

Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani

Editorialkaltim.com – Sebanyak 45 anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) turun ke enam daerah pemilihan (dapil) melalui agenda reses. Langkah tersebut menjadi bagian penting untuk menghimpun kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat bahan pengawasan dan penganggaran di lembaga legislatif.

Reses Tahap III Masa Sidang I Tahun 2026 berlangsung mulai Sabtu (7/11/2026) hingga Rabu (11/11/2026). Seluruh legislator menyebar ke dapil masing-masing untuk membuka ruang komunikasi langsung bersama masyarakat.

Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menilai reses memiliki posisi strategis karena anggota legislatif bisa mendengar kebutuhan warga tanpa hanya mengandalkan laporan maupun usulan melalui jalur perencanaan pemerintah.

Baca  Penguatan Sektor Konstruksi Lokal Jadi Fokus Seminar Nasional di Balikpapan 

“Kami berharap seluruh anggota DPRD turun langsung, mendengar kebutuhan masyarakat, mencatat aspirasi, lalu mengawalnya melalui pembahasan kebijakan dan anggaran daerah,” ujar Ahmad Yani.

Menurutnya, aspirasi masyarakat yang dihimpun selama reses dapat menjadi tambahan informasi bagi DPRD dalam melihat persoalan pembangunan di berbagai wilayah Kukar.

Mekanisme tersebut juga membuka ruang bagi kebutuhan masyarakat yang belum masuk dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Usulan dari warga nantinya tetap harus disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah, tingkat kebutuhan, serta kemampuan keuangan daerah.

Baca  Warga Gembira Dapat Bantuan Tandon dan Cool Box untuk Nelayan 

Ia Reses harus dimanfaatkan maksimal agar kebutuhan yang belum masuk Musrenbang tetap memiliki ruang untuk diperjuangkan sesuai kemampuan keuangan daerah nantinya.

Sebaran 45 anggota DPRD di enam dapil juga membuat proses penyerapan aspirasi menjangkau wilayah Kukar dengan karakter kebutuhan yang berbeda. Setiap legislator memiliki tanggung jawab mencatat persoalan dari konstituen sebagai bahan pembahasan bersama pemerintah daerah.

Aspirasi tersebut tidak otomatis seluruhnya masuk dalam program pembangunan. DPRD tetap harus melihat skala prioritas, kesiapan perencanaan, kewenangan perangkat daerah, serta kapasitas fiskal sebelum mendorong dukungan anggaran.

Baca  Tingkatkan Akses Masyarakat, Abdul Rasid Soroti Realisasi Pembangunan Jembatan Loa Kulu

Melalui reses, DPRD juga memperoleh gambaran langsung mengenai kebutuhan masyarakat yang bisa digunakan untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap jalannya program pemerintah daerah.

Ahmad Yani berharap seluruh anggota legislatif memaksimalkan masa reses agar kebutuhan masyarakat dari enam dapil dapat terdokumentasi dengan baik dan memiliki dasar kuat saat masuk dalam proses pembahasan kebijakan maupun anggaran daerah.(ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button