Editorialkaltim.com – Komisi I DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) mendesak pemerintah daerah mempercepat penataan penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Optimalisasi. Kepastian penempatan dinilai penting agar persoalan lokasi tugas tidak terus berlarut.
Desakan itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Anggota Komisi I DPRD Kukar Desman Minang Endianto, Kamis (12/11/2026), di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Kukar.
Rapat membahas keluhan sejumlah PPPK Optimalisasi terkait lokasi penugasan yang dinilai belum selaras dengan kondisi pegawai, kualifikasi pendidikan, hingga kebutuhan organisasi perangkat daerah.
“Kami ingin penataan ini segera jelas, terukur, dan sesuai aturan agar PPPK memperoleh penempatan yang lebih proporsional serta adil nantinya,” ujar Desman.
Desman menjelaskan DPRD Kukar sebelumnya telah berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hasil konsultasi tersebut memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan maupun penataan ulang penempatan PPPK selama tetap mengikuti regulasi.
“Hasil konsultasi dengan BKN membuka ruang penataan ulang, selama kebutuhan organisasi, kualifikasi, dan fungsi jabatan tetap menjadi pertimbangan utama daerah,” katanya.
Menurut Desman, persoalan penempatan yang muncul bisa dijadikan dasar evaluasi. Namun, setiap perubahan tetap harus mempertimbangkan kebutuhan tenaga di masing-masing perangkat daerah supaya pelayanan publik tidak terganggu.
RDP tersebut turut diikuti perwakilan BKN melalui Zoom, BKPSDM Kukar, Bagian Organisasi Setkab Kukar, anggota DPRD Kukar, serta perwakilan PPPK Optimalisasi.
Dalam pembahasan, Bagian Organisasi Setkab Kukar menyampaikan proses pemetaan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) tengah disiapkan. Opsi kebijakan Work From Anywhere (WFA) juga masuk sebagai alternatif dalam pengaturan pola kerja.
DPRD Kukar kemudian memberi target penyelesaian pemetaan Anjab-ABK beserta kajian opsi WFA hingga akhir November 2026. Hasil pemetaan selanjutnya menjadi bahan BKPSDM Kukar untuk menyusun langkah penataan penempatan PPPK Optimalisasi.
Komisi I juga meminta perwakilan PPPK ikut dilibatkan dalam proses tersebut. Keterlibatan mereka dinilai penting agar kondisi riil pegawai dapat masuk dalam pertimbangan penyusunan kebijakan.
“Kami akan mengawal sampai tuntas, karena PPPK membutuhkan kepastian penempatan tanpa mengganggu kualitas pelayanan publik serta kebutuhan organisasi pemerintahan daerah setempat,” tutupnya.
Desman berharap penyelesaian tersebut menghasilkan skema penempatan yang lebih tepat, memberi kepastian bagi pegawai, sekaligus menjaga efektivitas pelayanan pemerintah daerah.(ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
