Insentif Guru Kukar Tertunda Lagi, Komisi IV DPRD Beri Tenggat Pekan Depan

Editorialkaltim.com – Anggaran sudah tersedia, tetapi insentif guru honorer atau non-ASN di Kutai Kartanegara (Kukar) belum juga cair. Komisi IV DPRD Kukar mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) menuntaskan kendala administrasi agar pembayaran dapat dilakukan pekan depan.

Desakan tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Ruang Rapat Serbaguna DPRD Kukar, Kamis (12/11/2026). Rapat dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kukar, M. Andi Faisal, bersama anggota komisi dan sejumlah instansi terkait.

Andi Faisal menyoroti keterlambatan pembayaran insentif yang terus berulang setiap tahun. Ia meminta persoalan tersebut segera diselesaikan agar para guru mendapatkan kepastian mengenai hak mereka.

“Kami ingin memastikan apa alasan keterlambatan pembayaran insentif guru-guru non-ASN. Karena hampir setiap tahun menjadi masalah klasik,” ujar Andi Faisal.

Hasil pembahasan menunjukkan anggaran pembayaran sebenarnya telah tersedia. Surat keputusan penerima insentif juga sudah diterbitkan, tetapi pencairan masih terhambat kelengkapan dokumen administrasi.

Persoalan terutama terjadi dalam pemberkasan guru jenjang SMP. Sementara itu, administrasi guru PAUD dan SD dilaporkan telah rampung.

Akibatnya, pembayaran insentif periode Juli hingga September 2026 belum dapat direalisasikan secara menyeluruh.

Komisi IV meminta Disdikbud mempercepat penyelesaian dokumen yang masih tertunda. DPRD juga mendorong agar guru yang telah memenuhi persyaratan dapat menerima pembayaran tanpa harus menunggu seluruh pemberkasan selesai.

Andi Faisal menegaskan, penyelesaian administrasi harus menjadi prioritas. Jika masih ditemukan kendala hingga pekan depan, pihaknya meminta pencairan bagi penerima yang telah memenuhi persyaratan tetap diproses.

Sementara itu, Sekretaris Disdikbud Kukar, Pujianto, menjelaskan pihaknya masih berupaya menyelesaikan proses administrasi agar pembayaran insentif dapat segera dilaksanakan.

“Ini masih berproses terus, mudah-mudahan cepat selesai,” kata Pujianto.

Selain insentif guru non-ASN, rapat juga membahas pembayaran insentif guru agama di bawah naungan Kementerian Agama.

Persoalan kelompok tersebut berbeda karena masih membutuhkan kepastian regulasi untuk menghindari potensi penerimaan tunjangan ganda. Koordinasi dengan instansi terkait diperlukan agar mekanisme pembayaran sesuai ketentuan.

Komisi IV DPRD Kukar berharap keterlambatan tahun ini menjadi bahan evaluasi menyeluruh. Perbaikan sistem pendataan, verifikasi, dan penjadwalan pencairan dinilai penting agar persoalan serupa tidak kembali terjadi tahun depan.

DPRD juga meminta pemerintah daerah memastikan pengelolaan administrasi lebih tertib sehingga hak tenaga pendidik dapat diterima tepat waktu tanpa terus terkendala proses pemberkasan. (ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.