Bupati PPU Dorong Industri Buluminung Serap Tenaga Kerja Lokal dan Libatkan UMKM

Editorialkaltim.com – Pengembangan Kawasan Industri Buluminung di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) diharapkan tidak hanya menjadi magnet investasi, tetapi juga membuka kesempatan kerja dan memperluas peluang usaha bagi masyarakat lokal. Pemerintah daerah ingin memastikan pertumbuhan industri seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memberikan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan langsung oleh warga.

Bupati PPU, Mudyat Noor, menegaskan pengembangan kawasan industri harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar masyarakat PPU mampu bersaing dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja.

Menurutnya, pemerintah daerah akan mendorong pelatihan vokasi dan sertifikasi keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri. Langkah ini menjadi penting agar investasi yang masuk dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesempatan kerja masyarakat setempat.

Selain tenaga kerja, keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menjadi perhatian. Pelaku usaha lokal diharapkan dapat mengambil bagian dalam rantai pasok industri, mulai dari penyediaan makanan, transportasi, logistik, bahan pangan, hingga jasa konstruksi pendukung.

“Kami ingin masyarakat PPU terlibat langsung dalam aktivitas ekonomi yang tumbuh bersama IKN. Jangan sampai pembangunan berlangsung di daerah sendiri, tetapi warga hanya menyaksikan tanpa memperoleh manfaatnya,” ujar Mudyat.

Ia menjelaskan, Kawasan Industri Buluminung memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru karena didukung posisi geografis dan sejumlah infrastruktur strategis.

Keberadaan Jembatan Pulau Balang, Pelabuhan Buluminung, serta akses menuju kawasan industri lainnya di Kalimantan Timur menjadi modal penting untuk meningkatkan daya tarik investasi.

Dalam pengembangannya, Pemkab PPU membidik empat kelompok industri utama, yakni industri material konstruksi, pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, industri kimia maju berbasis lemak nabati, serta industri energi rendah karbon.

Industri material konstruksi diarahkan untuk mendukung kebutuhan pembangunan IKN, termasuk penyediaan bahan bangunan, beton pracetak, dan berbagai produk turunannya.

Sementara itu, pengolahan hasil pertanian dan perkebunan diharapkan mampu meningkatkan nilai ekonomi komoditas daerah melalui kegiatan hilirisasi.

“Kita berharap komoditas yang dihasilkan daerah tidak berhenti sebagai bahan baku. Dengan adanya industri pengolahan, produk tersebut bisa memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan memberikan manfaat ekonomi lebih besar,” jelasnya.

Mudyat menilai, transformasi ekonomi melalui pengembangan industri menjadi salah satu strategi untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap sektor berbasis sumber daya alam.

Namun, keberhasilan pengembangan kawasan industri juga membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai, terutama jaringan jalan, pelabuhan, logistik, serta ketersediaan air bersih.

Karena itu, Pemkab PPU terus memperjuangkan peningkatan konektivitas sejumlah ruas strategis, seperti Penajam–Petung, Waru–Babulu, Silkar–Riko, serta Penajam–Jenebora–Gersik–Pantai Lango hingga kawasan Pulau Balang.

Pengembangan Coastal Road, optimalisasi Pelabuhan Buluminung dan Pelabuhan Nenang, serta penyediaan infrastruktur sumber daya air turut menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah.

Meski demikian, Mudyat mengakui bahwa pelaksanaan berbagai proyek strategis masih menghadapi tantangan, mulai dari keterbatasan kemampuan fiskal daerah, kesiapan lahan, kelengkapan dokumen teknis, perizinan, hingga pembagian kewenangan antarinstansi.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah daerah akan mendorong pembangunan secara bertahap dengan memperkuat koordinasi bersama pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Dukungan pembiayaan melalui APBN, APBD provinsi, serta peluang kerja sama investasi juga terus diupayakan agar pembangunan infrastruktur pendukung dapat berjalan.

Di sisi perencanaan wilayah, Kabupaten PPU menjadi bagian dari Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Sasamba yang disusun Kementerian ATR/BPN, serta Master Plan Tri City Development Plan (TCDP) yang dikembangkan Japan International Cooperation Agency (JICA) bersama Bappenas.

Mudyat menambahkan, arah pembangunan Kabupaten PPU ke depan bertumpu pada tiga prioritas, yakni peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat, transformasi ekonomi melalui pusat pertumbuhan baru, serta pemerataan infrastruktur dan konektivitas wilayah.

Ia berharap dunia usaha, akademisi, tokoh masyarakat, dan generasi muda dapat berkolaborasi untuk memanfaatkan peluang ekonomi yang muncul seiring perkembangan IKN.

“PPU tidak cukup hanya dikenal sebagai wilayah yang berdekatan dengan IKN. Kita harus mampu berkembang bersama, menciptakan pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itulah tujuan yang ingin diwujudkan melalui semangat Gerbang Nusantara,” pungkasnya. (Adv/Rir)