Pemkab PPU Dorong Koperasi Merah Putih Segera Beroperasi

Editorialkaltim.com – Keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) diharapkan tidak berhenti pada pembentukan organisasi semata. Pemerintah daerah mendorong seluruh koperasi yang telah terbentuk untuk segera menjalankan kegiatan usaha yang produktif dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih se-Kabupaten PPU Tahun 2026 di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU, Rabu (4/11/2026).

Menurut Tohar, tantangan utama setelah pembentukan koperasi adalah memastikan kesiapan pengurus dalam mengelola organisasi sekaligus mengembangkan unit usaha yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ia menilai, keberhasilan program Koperasi Merah Putih tidak cukup diukur dari kelengkapan administrasi maupun struktur kepengurusan. Hal yang lebih penting adalah kemampuan koperasi menjalankan aktivitas ekonomi secara berkelanjutan.

“Prioritas kita saat ini adalah membekali para pengurus dengan kemampuan dan pengetahuan yang memadai. Dengan begitu, koperasi yang telah dibentuk bisa segera menjalankan kegiatan operasional dan mengembangkan unit usahanya,” ujar Tohar.

Ia menjelaskan, koperasi memiliki peran strategis dalam membangun kekuatan ekonomi dari tingkat desa dan kelurahan. Melalui pengelolaan yang tepat, koperasi diharapkan mampu menjadi wadah pengembangan potensi ekonomi masyarakat setempat.

Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, setiap koperasi harus memiliki perencanaan usaha yang jelas, termasuk menentukan jenis usaha berdasarkan karakteristik wilayah dan kebutuhan pasar.

Tohar mengingatkan agar pengurus tidak terburu-buru menjalankan usaha tanpa memperhitungkan ketersediaan barang, sumber pasokan, harga, serta peluang pemasaran.

Menurutnya, kesiapan rantai pasok menjadi salah satu faktor yang menentukan keberlangsungan kegiatan usaha koperasi. Produk yang dipasarkan harus memiliki harga kompetitif dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara konsisten.

Selain persoalan bisnis, penguatan tata kelola organisasi juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Pengurus dan pengawas harus memahami pembagian tugas, kewenangan, serta tanggung jawab masing-masing agar pengelolaan koperasi berjalan efektif.

Tohar menilai kemampuan manajerial sangat dibutuhkan untuk menyatukan berbagai karakter dan latar belakang pengurus dalam mencapai tujuan organisasi.

Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan usaha. Dengan demikian, potensi kesalahan pengelolaan dapat diketahui dan diperbaiki lebih awal.

“Yang dikelola dalam koperasi bukan sekadar kegiatan bisnis, tetapi juga amanah dan kepercayaan masyarakat. Karena itu, setiap keputusan harus dilakukan secara hati-hati, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (KUKM Perindag) Kabupaten PPU, M. Yusuf Basra, menjelaskan bahwa Bimtek tersebut diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan pengurus dan pengawas dalam menjalankan kelembagaan koperasi.

Materi penguatan mencakup tata kelola organisasi, administrasi, pengelolaan keuangan, serta pemahaman terhadap tugas dan fungsi pengurus maupun pengawas.

Kegiatan yang diselenggarakan Dinas KUKM Perindag PPU tersebut diikuti para pengurus dan pengawas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dari berbagai wilayah di Kabupaten PPU.

Yusuf berharap pengetahuan yang diperoleh peserta tidak hanya menjadi pemahaman selama pelatihan, tetapi dapat diterapkan langsung dalam pengelolaan koperasi masing-masing.

Dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, koperasi diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menjalankan usaha, mengelola keuangan, serta membangun kepercayaan anggota dan masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, Pemkab PPU berupaya memperkuat fondasi Koperasi Merah Putih agar mampu berkembang menjadi lembaga ekonomi yang mandiri, profesional, dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat desa maupun kelurahan. (Adv/Rir)