Dua Agenda Pertanahan IKN Dibahas, Pemkab PPU Dorong Percepatan Tindak Lanjut
Editorialkaltim.com – Kepastian administrasi dan pengelolaan lahan menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat guna mendorong penyelesaian sejumlah persoalan pertanahan yang masih memerlukan tindak lanjut.
Upaya tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi monitoring perkembangan dan tindak lanjut penyelesaian permasalahan pertanahan di kawasan IKN, yang diikuti Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, bersama Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bapelitbang PPU, Ade Embong Bulan, secara daring dari Ruang Rapat Sekda PPU, Rabu (4/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, terdapat dua agenda utama yang menjadi perhatian, yakni perkembangan permohonan perubahan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) Nomor 1411 Tahun 2024 serta proses pengajuan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pulau Sabut.
Kedua agenda tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai penyelesaian administrasi pertanahan yang berkaitan dengan pembangunan dan pengelolaan kawasan IKN.
Pemkab PPU memandang koordinasi lintas instansi diperlukan agar berbagai proses yang sedang berjalan dapat dipantau secara berkelanjutan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Terlebih, persoalan pertanahan melibatkan sejumlah aspek administratif dan kewenangan yang membutuhkan komunikasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta pihak terkait lainnya.
Melalui forum koordinasi tersebut, perkembangan setiap tahapan penyelesaian dapat menjadi perhatian bersama, sehingga kendala yang muncul dapat diidentifikasi dan dibahas melalui mekanisme yang sesuai.
Salah satu pembahasan difokuskan pada tindak lanjut permohonan perubahan SK MenLHK Nomor 1411 Tahun 2024. Monitoring dilakukan untuk mengetahui perkembangan proses administratif yang berkaitan dengan keputusan tersebut.
Selain itu, pengajuan HPL Pulau Sabut juga menjadi agenda yang dipantau. Proses ini memerlukan koordinasi agar tahapan pengajuan dan penyelesaiannya dapat berjalan sesuai prosedur pertanahan yang berlaku.
Keterlibatan Sekda PPU bersama Bapelitbang menunjukkan perhatian pemerintah daerah terhadap pentingnya sinkronisasi kebijakan dan perencanaan pembangunan, khususnya dalam persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan lahan.
Koordinasi tersebut diharapkan dapat memperkuat komunikasi antarpemangku kepentingan sekaligus mendukung kelancaran proses penyelesaian persoalan pertanahan di kawasan IKN.
Bagi Kabupaten PPU yang wilayahnya berkaitan langsung dengan pengembangan IKN, kejelasan administrasi pertanahan menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam mendukung perencanaan pembangunan secara berkelanjutan.
Oleh karena itu, penyelesaian persoalan lahan tidak hanya membutuhkan tindak lanjut administratif, tetapi juga keselarasan langkah antarlembaga agar setiap proses berjalan sesuai kewenangan masing-masing.
Melalui partisipasi dalam rapat koordinasi ini, Pemkab PPU berharap perkembangan permohonan perubahan SK MenLHK Nomor 1411 Tahun 2024 dan pengajuan HPL Pulau Sabut dapat terus dikawal hingga memperoleh kejelasan sesuai mekanisme yang berlaku.
Sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat diharapkan menjadi bagian penting dalam mendukung tertib administrasi pertanahan serta keberlanjutan pembangunan kawasan Ibu Kota Nusantara. (Adv/Rir)
