KaltimPenajam Paser Utara

DPRD PPU Mengaku Tidak Dilibatkan dalam Forum TJSL

Ketua Komisi I DPRD PPU, Ishaq (Foto: Editorialkaltim/Cinta)

Editorialkaltim.com – Keterlibatan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dalam Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) kembali menjadi sorotan. Ketua Komisi I DPRD PPU Ishaq mengaku pihaknya tidak dilibatkan dalam pembentukan maupun pertemuan forum tersebut yang digelar di Jakarta.

Ishaq menyebut DPRD tidak menerima undangan pertemuan. Padahal, menurutnya, DPRD memiliki fungsi pengawasan dan menjadi salah satu perwakilan masyarakat dalam pemerintahan daerah.

Ia menilai tidak dilibatkannya DPRD dapat menyulitkan lembaga legislatif saat masyarakat meminta penjelasan mengenai program dan hasil kegiatan forum tersebut.

Baca  Wagub Kaltim Rencana Bangun Pabrik Daur Ulang Sampah

“DPRD tidak diundang, pertemuan yang dilaksanakan di Jakarta itu DPRD tidak diundang. Jadi pemerintah hari ini berjalan sendiri,” ujarnya saat diwawancarai, Senin (9/11/2026).

Menurutnya, DPRD menjadi tempat masyarakat menyampaikan aspirasi maupun mempertanyakan berbagai program pembangunan. Karena itu, DPRD seharusnya memperoleh informasi mengenai kegiatan yang dilaksanakan melalui Forum TJSL.

Ishaq menyebut DPRD akan kesulitan menjelaskan program TJSL secara terperinci jika tidak mengetahui proses maupun hasil pembahasan di dalam forum.

Baca  Tiap Hari 4–5 Warga Kaltim Jadi Korban Kekerasan

“Kalau nanti ke depan ada masyarakat ingin bertanya bagaimana program TJSL, apa yang sudah dihasilkan Forum TJSL, jangan tanya ke DPRD, tanya langsung ke gedung pemerintah kabupaten,” tegasnya.

Ia juga mempertanyakan bagaimana DPRD dapat menjelaskan penggunaan dan pelaksanaan program TJSL kepada masyarakat jika tidak memperoleh informasi atau dilibatkan dalam pembahasannya.

“Ya kami tidak mau tahu, orang kami tidak dilibatkan kok. Kalau ada keluhan dari masyarakat, kami arahkan ke kantor bupati langsung,” lanjutnya.

Baca  Wartawan Dilarang Masuk saat Mediasi Massa dengan PLN Bontang

Ishaq berharap koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD diperkuat dalam pelaksanaan Forum TJSL ke depan. Menurutnya, keterlibatan kedua lembaga diperlukan agar informasi mengenai program yang dijalankan dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. (ta/ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button