Editorialkaltim.com – Komisi IV DPRD Kota Samarinda mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pencegahan Perkawinan Anak sebagai salah satu prioritas pada 2027. Usulan tersebut dilatarbelakangi tingginya angka perkawinan anak di Samarinda.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti mengatakan pihaknya mengusulkan dua rancangan peraturan daerah. Selain Ranperda Pencegahan Perkawinan Anak, ada pula usulan Ranperda Kampung Berkualitas.
“Sebenarnya ada dua usulan, tapi karena harus ada yang prioritas mana untuk tahun 2027, sehingga kami memilih yang perkawinan anak,” ujarnya usai Rapat Paripurna Internal di Kantor DPRD Samarinda, Rabu (11/11/2026).
Ia menjelaskan, usulan tersebut berangkat dari data dan laporan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) serta instansi terkait, di antaranya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA), Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan Pengadilan Agama.
Masukan juga diterima dari sejumlah komunitas perempuan dan organisasi profesi yang menyoroti persoalan perkawinan anak di Samarinda. Menurutnya, persoalan ini perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi memicu berbagai masalah, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penelantaran anak, hingga perceraian.
Ia berharap pembahasan ranperda tersebut dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak, termasuk hak atas perlindungan dan masa depan yang lebih baik.
“Harapan kami, dengan terbitnya atau dibahasnya Raperda itu akan membuat masyarakat Samarinda itu paham bahwa anak itu punya hak. Anak itu punya hak dan masa depan,” katanya.
Sri Puji menegaskan, landasan hukum yang secara khusus mengatur persoalan tersebut masih terbatas. Meski demikian, pihaknya berupaya menjadikan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan pemenuhan hak anak sebagai prioritas.
“Jadi, banyak hal yang membuat kami akhirnya memilih memprioritaskan tentang pencegahan perkawinan anak,” pungkasnya. (adr/ndi)
