Anggaran Porprov PPU Rp5,7 Miliar, 12 Cabor Tak Berangkat
Editorialkaltim.com – Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII Kalimantan Timur 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 14 November 2026. Menjelang pelaksanaan, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus menyesuaikan persiapan dengan anggaran yang tersedia.
Ketua KONI PPU Arfan mengatakan pihaknya memahami kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Namun, selisih antara anggaran Rp8 miliar yang diajukan dengan Rp5,7 miliar yang diterima membuat KONI harus menyesuaikan kebutuhan kontingen.
“Memang dari pemerintah efisiensi anggaran kita maklumi, karena memang pada saat kita mengajukan anggaran sekitar Rp8 M untuk Porprov ternyata pemerintah memberikan anggaran Rp5,7,” ujarnya saat diwawancarai, Jumat (18/9/2026).
Keterbatasan anggaran juga berdampak pada keikutsertaan sejumlah cabang olahraga dalam Babak Kualifikasi (BK) Porprov. Dari total 60 cabang olahraga di PPU, sebanyak 48 cabor dipastikan mengikuti Porprov. Sementara itu, 12 cabor lainnya tidak dapat melanjutkan tahapan karena terkendala biaya mengikuti BK.
“Jadi kita dari 48 cabang olahraga, karena ada 60 cabor berarti ada 12 cabang olahraga yang enggak ikut karena keterbatasan anggaran untuk BK, Babak Kualifikasi,” jelasnya.
Arfan mengatakan kontingen yang tetap mengikuti Porprov telah mempersiapkan para atlet. Terdapat lima cabor yang masuk dalam skema biaya mandiri, sedangkan cabor lainnya mendapat pembiayaan dari anggaran yang tersedia.
“Kalau cabor 64 kemarin itu ada lima biaya mandiri, jadi 59 dibiayai, sisanya biaya sendiri. Yang lima itu ada ski air, pentakue, football, softball, dan barongsai,” ujarnya.
KONI PPU juga mulai menyiapkan kebutuhan teknis di Kabupaten Paser. Pengecekan lokasi dilakukan untuk memastikan kesiapan akomodasi, arena pertandingan, dan transportasi sebelum anggaran perubahan tersedia.
“Minggu ini kita sudah ke Paser untuk melihat tempat-tempat akomodasinya, venuenya, mungkin kendaraannya, karena kemungkinan di-talang semua dulu,” lanjutnya.
Arfan menjelaskan kebutuhan tersebut harus disiapkan lebih awal karena sejumlah layanan memerlukan pembayaran uang muka. Jika anggaran perubahan baru cair mendekati pelaksanaan Porprov, panitia kemungkinan harus menalangi kebutuhan awal kontingen.
“Kalau ini masuk anggaran perubahan paling tidak di bulan 11 pada saat pelaksanaan pencairan, kemungkinan dari panitia besarnya itu mencari talangan untuk menalangi semua kegiatan itu. Karena akomodasi itu kan perlu panjar, termasuk hotel, termasuk homestay, termasuk perlengkapan, termasuk transportasi, konsumsi itu kan perlu di-DP dulu,” pungkasnya.(ta/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
