Editorialkaltim.com – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mencatat sekitar 2.000 pekerja sektor pertambangan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga Agustus 2026.
Ketua Apindo Kukar Agung Hasanuddin mengatakan, kondisi tersebut tidak terlepas dari pemangkasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang berdampak terhadap aktivitas perusahaan pertambangan.
Menurutnya, jumlah pekerja terdampak berpotensi meningkat hingga 15.000 orang pada Oktober 2026 jika kondisi tersebut terus berlanjut.
“Per Agustus ini sekitar 2.000, PHK khusus di sektor tambang. Oktober puncaknya itu keseluruhan bisa sampai 15.000,” ujar Agung, Kamis (3/9/2026).
Ia menilai kondisi tersebut perlu segera diantisipasi Apindo bersama Pemerintah Kabupaten Kukar. Langkah ini penting untuk mencegah dampak ekonomi dan gejolak sosial yang lebih luas akibat meningkatnya jumlah pekerja kehilangan pekerjaan.
“Apindo juga harus mengantisipasi apa yang harus dilakukan bersama dengan pemerintah daerah untuk mengatasi ini. Sehingga tidak terjadi gejolak sosial yang lebih parah, khususnya di Kukar,” katanya.
Agung menjelaskan, langkah awal yang dilakukan adalah mendata pekerja terdampak PHK maupun dirumahkan. Selanjutnya, Apindo bersama pemerintah daerah akan memetakan peluang kerja dan usaha di luar sektor formal.
Salah satu opsi yang didorong adalah penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk melalui pelatihan keterampilan bagi pekerja terdampak.
“Yang pertama adalah kita pendataan dulu. Yang kedua, potensi apa yang di luar sektor formal, khususnya pengembangan di UMKM. Pelatihan segala macam itu sudah kerja sama dengan Disnakertrans,” jelasnya.
Menurut Agung, pembekalan keterampilan penting agar pekerja yang dirumahkan maupun terkena PHK tetap memiliki sumber penghasilan sembari menunggu kondisi sektor pertambangan membaik.
Ia juga menyebut pekerja terdampak masih mendapat perlindungan melalui program BPJS Ketenagakerjaan selama periode tertentu.
Di sisi lain, Agung menegaskan kepengurusan Apindo Kukar tidak akan membuat program yang sepenuhnya baru, tetapi memperkuat program yang selama ini telah berjalan bersama pemerintah daerah.
“Program-program Apindo, khususnya berkolaborasi dengan pemerintah daerah, sudah berjalan. Tinggal penguatan saja apa yang sudah dijalankan,” pungkasnya. (dhn/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
