Editorialkaltim.com – DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) meminta kondisi dan status lahan perkebunan di sekitar Desa Saliki dipetakan kembali. Langkah tersebut diperlukan untuk mengetahui ketersediaan lahan yang masih memungkinkan dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat.
Permintaan itu muncul dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah instansi dan masyarakat di Ruang Rapat Banmus DPRD Kukar, Kamis (27/8/2026).
Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani meminta Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang memeriksa peta perkebunan, status lahan, serta kesesuaiannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Pemetaan dinilai penting karena kondisi lahan di sekitar wilayah tersebut telah berubah. Sebagian lahan disebut sudah dibebaskan sehingga ruang yang tersedia untuk pengembangan kebun masyarakat semakin terbatas.
Situasi itu membuat DPRD mendorong pencarian alternatif yang tidak hanya bergantung kepada ketersediaan lahan. Salah satu pilihan yang muncul dalam pembahasan ialah skema usaha produktif untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat.
“Kami belum menjanjikan dua alternatif tersebut bisa direalisasikan, tetapi saya yakin keduanya dapat dijalankan jika seluruh pihak memiliki komitmen bersama,” ujar Ahmad Yani.
Menurutnya, pemeriksaan data pertanahan harus dilakukan lebih dahulu agar keputusan berikutnya memiliki dasar yang jelas. Peta kawasan dapat menjadi acuan untuk menentukan apakah masih tersedia ruang bagi penyesuaian lahan.
Jika pilihan tersebut sulit direalisasikan, skema usaha produktif dapat dibahas lebih lanjut sebagai alternatif. Formula yang dipilih nantinya tetap perlu mempertimbangkan kepentingan masyarakat serta kemampuan untuk dilaksanakan.
DPRD juga meminta pembahasan tidak berhenti sebatas identifikasi masalah. Data dari instansi teknis diperlukan agar pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait mempunyai gambaran yang sama mengenai kondisi lapangan.
RDP tersebut melibatkan Dinas Perkebunan, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Pemerintah Desa Saliki, BPD, LPM, tokoh masyarakat, serta pihak terkait lainnya.
Hasil pemetaan nantinya diharapkan memperjelas pilihan penyelesaian yang paling memungkinkan. DPRD menginginkan formula yang tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat Desa Saliki.
Langkah berikutnya akan diarahkan kepada pemeriksaan kondisi dan status lahan sebagai dasar menentukan alternatif yang dapat dijalankan. DPRD berharap kajian tersebut menghasilkan pilihan realistis sesuai kondisi kawasan dan kebutuhan masyarakat.(ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
