Bupati PPU Soroti DBH Rp300 Miliar Belum Tersalurkan
Editorialkaltim.com – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih menunggu penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2023-2024 senilai lebih dari Rp300 miliar. Hingga kini, dana yang diterima daerah baru sekitar Rp18 miliar.
Bupati PPU Mudyat Noor mengatakan kondisi tersebut turut memengaruhi ruang fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
“DBH yang belum masuk ini nilainya masih cukup besar, lebih dari Rp300 miliar. Sementara yang sudah kita terima baru sekitar Rp18 miliar. Tentu kondisi ini berpengaruh terhadap kemampuan daerah dalam mengatur dan menjalankan program yang sudah direncanakan,” ujarnya, Senin (24/8/2026).
Menurut Mudyat, DBH yang belum diterima sebelumnya telah diperhitungkan dalam perencanaan keuangan daerah. Ketika realisasi penerimaan tidak sesuai proyeksi, pemerintah daerah harus menyesuaikan kemampuan belanja.
“Dalam perencanaan APBD, kita tentu sudah menghitung potensi penerimaan tersebut. Ketika kemudian belum terealisasi, pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian karena kemampuan fiskal kita menjadi terbatas,” lanjutnya.
Mudyat menilai pemerintah pusat perlu memberikan kepastian mengenai penyebab dan waktu penyaluran DBH yang masih tertunda. Kejelasan tersebut diperlukan agar pemerintah daerah dapat menyusun perencanaan anggaran secara lebih pasti.
“Yang kita harapkan ada kejelasan dari pusat, baik mengenai kendalanya maupun kapan dana tersebut bisa disalurkan. Karena daerah juga harus memastikan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” jelasnya.
Di tengah kondisi tersebut, Pemkab PPU tetap melakukan efisiensi anggaran. Namun, Mudyat menegaskan efisiensi tidak berarti menghentikan program yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.
“Efisiensi tetap harus dilakukan, tetapi pelayanan dasar tidak boleh terganggu. Kita harus melihat mana yang menjadi prioritas, karena pembangunan dan kebutuhan masyarakat di PPU tetap berjalan,” ujarnya.
Pemkab PPU berharap segera mendapat kepastian penyaluran DBH yang masih tertunda. Kepastian tersebut diperlukan untuk menyesuaikan perencanaan keuangan sekaligus menjaga keberlangsungan program pembangunan daerah. (ta/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
