Editorialkaltim.com – DPRD Kota Samarinda memastikan akan mendorong tindak lanjut koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terkait pembangunan kolam retensi dan folder untuk mengendalikan banjir yang kerap melanda dua wilayah tersebut.
Sekretaris Komisi III DPRD Kota Samarinda, Arie Wibowo, mengatakan proyek kolam retensi di kawasan Pampang belum dapat dikerjakan secara maksimal karena terbentur keterbatasan anggaran. Dari rencana pembangunan seluas sekitar 100 hektare, saat ini baru sebagian lahan yang bisa digarap.
“Kota ini sedang membangun kolam retensi di Pampang. Tapi karena kendala anggaran, dari rencana sekitar 100 hektare, yang bisa dikerjakan baru sebagian saja,” ujarnya, Kamis (23/7/2026).
Arie mengungkapkan DPRD hingga kini belum menerima laporan mengenai perkembangan koordinasi antara Pemerintah Kota Samarinda, Pemerintah Kabupaten Kukar, maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait kelanjutan proyek tersebut.
“Kalau kaitannya dengan koordinasi semua lini, kami di DPRD belum mendapat informasi. Mungkin dari dinas sudah ada komunikasi, tetapi kami belum mengetahuinya,” katanya.
Meski belum memperoleh laporan resmi, Komisi III DPRD Samarinda memastikan persoalan tersebut akan menjadi perhatian. Menurut Arie, sinergi antardaerah diperlukan agar pembangunan infrastruktur pengendalian banjir dapat berjalan lebih efektif.
“Nanti akan kami tindak lanjuti terkait sinergi antara Kukar dengan Samarinda,” tuturnya.
Ia menilai penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial. Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah perlu diperkuat agar pembangunan kolam retensi dan infrastruktur pendukung lainnya dapat berjalan sesuai rencana dan memberi dampak nyata dalam mengurangi risiko banjir di Samarinda. (sal/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
