BontangKaltim

DPRD Bontang Kawal Validasi Data Warga Terdampak Penghapusan BPJS Kesehatan

Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto (Foto: Editorialkaltim/Lia)

Editorialkaltim.com – Komisi A DPRD Kota Bontang memastikan akan mengawal proses pendataan warga yang terdampak perubahan kebijakan kepesertaan BPJS Kesehatan agar tidak ada masyarakat yang kehilangan akses terhadap layanan kesehatan.

Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto, mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan penyelesaian persoalan tersebut bersama Pemerintah Kota Bontang. Salah satu yang menjadi perhatian adalah memastikan data penerima bantuan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.

Menurut Heri, DPRD telah lebih dulu menindaklanjuti persoalan ini melalui kunjungan ke sejumlah rumah sakit swasta serta berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mencari alternatif penyelesaian.

Baca  Pemkot Ajukan Gugatan Tapal Batas Sidrap, Agus Haris: Bukti Serius Perjuangkan Hak Masyarakat

“Fokus kami sekarang memastikan proses pencocokan data berjalan maksimal sehingga warga yang memang berhak memperoleh jaminan kesehatan tidak sampai terlewat,” ujarnya.

Ia menilai langkah Pemkot Bontang yang membuka peluang kolaborasi dengan perusahaan patut diapresiasi. Skema gotong royong tersebut dinilai dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang tidak lagi masuk dalam kategori penerima bantuan iuran dari pemerintah pusat.

Baca  Bupati Kutai Timur Resmikan Gedung SDN 01 Sandaran, Langkah Maju Pendidikan Daerah

Pria yang akrab disapa Herkes itu mencontohkan Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah menerapkan pola serupa dengan melibatkan perusahaan dalam pembiayaan iuran BPJS Kesehatan masyarakat. Menurutnya, praktik tersebut dapat menjadi referensi bagi Bontang untuk memperluas perlindungan kesehatan bagi warga.

Ia menambahkan, tantangan utama saat ini adalah penyesuaian kriteria penerima bantuan yang mengacu pada indikator kemiskinan dari pemerintah pusat. Karena itu, DPRD menilai proses verifikasi harus dilakukan secara cermat agar kebijakan yang diterapkan tetap tepat sasaran dan tidak mengurangi hak masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan.

Baca  Dispora Kaltim Dorong Pembinaan Atlet Difabel Lewat Sentral Pelatihan Khusus

“Kami berharap dunia usaha di Bontang ikut mengambil peran. Sinergi antara pemerintah dan perusahaan akan sangat membantu masyarakat yang terdampak perubahan kebijakan ini,” katanya. (lia/ndi/adv)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button