Editorialkaltim.com – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dinilai berpotensi menambah tekanan ekonomi masyarakat. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo, menilai kenaikan harga BBM dapat memicu lonjakan harga kebutuhan pokok dan memperlemah daya beli masyarakat.
Purwadi mengaku khawatir jika pemerintah menghapus BBM bersubsidi jenis Pertalite di tengah kondisi ekonomi yang masih bergerak lambat. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menambah beban masyarakat.
“Yang kita khawatirkan itu kalau tiba-tiba dalam jangka panjang Pertalite dihapus, sementara kondisi ekonomi masih stagnan. Tentu ini menjadi beban berat lagi bagi masyarakat,” ujarnya, Rabu (17/6/2026).
Saat ini, harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax (RON 92) mengalami kenaikan. Sementara itu, harga Pertalite masih bertahan di Rp10.000 per liter karena mendapat subsidi pemerintah. Meski demikian, Purwadi menilai kenaikan Pertamax tetap memberi dampak berantai terhadap berbagai sektor ekonomi.
Menurutnya, kenaikan harga BBM akan meningkatkan biaya transportasi yang kemudian berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Kondisi tersebut pada akhirnya akan semakin menekan pengeluaran masyarakat.
Purwadi juga mendorong pemerintah untuk lebih terbuka terkait penggunaan tambahan penerimaan dari kenaikan harga BBM. Ia menilai masyarakat perlu mengetahui manfaat yang diperoleh dari kebijakan tersebut.
“Dari hasil kenaikan Pertamax itu terkumpul uang sekian, harusnya disampaikan. Misalnya dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk subsidi kesehatan, subsidi listrik, subsidi air bersih atau pembangunan jalan. Jadi masyarakat tahu manfaatnya,” tuturnya.
Ia menyoroti tren kenaikan harga yang terjadi di berbagai sektor, mulai dari BBM, bahan pangan hingga layanan publik. Di sisi lain, pendapatan masyarakat dinilai belum mengalami peningkatan yang signifikan.
“Bayangkan penghasilannya tetap, tapi harga-harga terus naik. Minyak goreng naik, BBM naik, BPJS naik, sementara ekonomi masih belum tumbuh dengan baik. Jadi pasti pukulan berat,” katanya.
Purwadi menambahkan, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menjadi pihak yang paling rentan terdampak kenaikan biaya hidup. Karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan ekonomi tetap berpihak kepada masyarakat dan mampu menjaga daya beli.
“Sebetulnya itu pukulan berat buat masyarakat yang daya belinya sedang turun,” pungkasnya. (adr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
