Editorialkaltim.com – Sekretaris Komisi A DPRD Bontang, Saeful Rizal, mengapresiasi kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang yang memperpanjang masa pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Menurutnya, langkah tersebut memberi kesempatan lebih luas bagi calon peserta didik untuk memperoleh akses pendidikan.
Saeful menilai kebijakan perpanjangan pendaftaran sejalan dengan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Perpanjangan batas penerimaan itu hal yang positif dan saya memberikan penghargaan setinggi-tingginya terhadap kebijakan itu. Karena prinsipnya kewajiban kita mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanah pembukaan undang-undang,” ujarnya, Kamis (28/5/2026).
Ia berharap kebijakan tersebut dapat mengurangi jumlah kursi kosong yang hingga kini masih mencapai 428 kursi. Bahkan, Saeful menargetkan seluruh anak usia sekolah dapat tertampung.
“Yang 428 kursi kosong itu harapannya bisa semakin berkurang, bahkan syukur-syukur bisa nol, sehingga semua anak tertampung,” katanya.
Selain itu, Saeful menyoroti pentingnya sosialisasi yang lebih masif terkait pelaksanaan SPMB. Menurutnya, informasi penerimaan murid baru harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi.
“Perlu sosialisasi lebih luas lagi lewat berbagai instrumen, baik media sosial, kelurahan, RT, maupun media massa. Saya juga berterima kasih kepada media karena informasi penerimaan ini bisa sampai ke masyarakat,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan para orang tua untuk lebih proaktif mencari informasi dan segera mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah. Menurutnya, pendidikan merupakan hak dasar anak yang harus dipenuhi.
“Orang tua harus proaktif mencari tahu dan mendaftarkan anaknya karena itu menyangkut masa depan anak agar mendapatkan pendidikan yang layak,” jelasnya.
Terkait pelaksanaan SPMB tahun ini yang hanya berlangsung selama sepekan, berbeda dengan tahun sebelumnya yang mencapai dua pekan, Saeful menilai hal tersebut perlu menjadi bahan evaluasi Disdikbud.
Menurutnya, evaluasi penting dilakukan mengingat masih terdapat ratusan kursi yang belum terisi.
“Saya pikir Disdikbud pasti punya sistem evaluasi sendiri terhadap mekanisme yang ada. Kenapa sampai masih ada 428 kursi kosong tentu harus dievaluasi,” ungkapnya.
Meski demikian, ia mendorong Disdikbud untuk tetap terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat, media, DPRD, maupun tokoh masyarakat guna meningkatkan kualitas layanan pendidikan.
“Tidak ada salahnya menerima masukan dari seluruh elemen masyarakat agar performanya terus meningkat. Tujuannya tentu untuk perbaikan sistem pendidikan dan penerimaan murid baru,” tambahnya.
Saeful juga menanggapi penjelasan Disdikbud yang menyebut jumlah anak yang memasuki jenjang sekolah dasar tahun ini lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya, kondisi tersebut harus merujuk pada data resmi Badan Pusat Statistik (BPS).
Namun, ia menegaskan pemerintah tetap harus berupaya agar seluruh anak usia sekolah mendapatkan akses pendidikan.
“Kalau memang data dari BPS menunjukkan angkatan tahun ini lebih sedikit, itu bisa dipahami. Tapi angka 428 ini tetap harus diupayakan turun sebanyak-banyaknya agar semua anak yang punya hak pendidikan bisa terserap,” pungkasnya.(lia/ndi/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
