Editorialkaltim.com – Turunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur dari sekitar Rp21 triliun menjadi Rp15 triliun pada 2026 membuat sejumlah daerah mulai menyiapkan langkah antisipasi sejak awal. Kondisi ini, menurut Anggota Komisi II DPRD Kaltim dari Dapil Kutai Kartanegara (Kukar), Muhammad Husni Fahruddin, harus menjadi momentum memperkuat strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kalau di Kukar ketergantungan kita terhadap sumber daya alam masih besar. Padahal di luar SDA, ada potensi lain yang sebenarnya bisa menambah PAD,” ujarnya, Minggu (30/11/2025).
Husni menyebut sektor pertambangan dan perusahaan besar yang beroperasi di Kukar menyimpan potensi pajak yang belum digarap optimal. Mulai dari pajak kendaraan, pajak alat berat, hingga pajak BBM yang bisa diperoleh pemerintah kabupaten maupun provinsi.
“Karena basisnya SDA, perusahaan-perusahaan besar itu pasti punya kendaraan operasional, alat berat, dan penggunaan BBM yang besar,” jelasnya.
Ia menegaskan, apabila Pemerintah Provinsi Kaltim mampu memaksimalkan potensi tersebut, hasilnya akan kembali dibagikan ke kabupaten/kota. Karena itu, ia mendorong penguatan kerja sama antara pemprov dan pemerintah daerah.
“Kerja sama kabupaten/kota seperti Kukar dengan provinsi harus kuat. Jangan hanya provinsi yang menginventarisasi pajak alat berat atau pajak BBM. Pemkab juga harus aktif membantu dan menggiatkan inventarisasi potensi yang bisa menjadi PAD,” tegasnya.
Husni berharap optimalisasi pajak dan koordinasi lintas pemerintahan menjadi strategi utama menjaga stabilitas fiskal daerah, terutama di tengah penurunan APBD Kaltim yang cukup signifikan.(adr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
