Editorialkaltim.com – Para pengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Samarinda menyampaikan apresiasi kepada DPRD Samarinda, khususnya Komisi IV, yang telah menampung keluhan mereka terkait keterlambatan dan pengurangan insentif pada tahap dua dan tiga. Para guru berharap langkah ini menjadi titik awal agar kesejahteraan tenaga pendidik PAUD mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah.
Penasehat HIMPAUDI Samarinda, Erika, mengatakan persoalan utama terletak pada proses pencairan insentif yang mengalami rasionalisasi, sehingga jumlah penerima di tahap kedua dan ketiga berkurang cukup signifikan.
“Ya, kami sih sudah merasa puas karena sudah diakomodir oleh DPRD Samarinda bersama Komisi IV. Apa yang menjadi keluhan pendidik PAUD selama ini akhirnya mendapat perhatian. Selama ini kan tidak tersosialisasikan dengan baik, jadi kami butuh kejelasan soal regulasi dan syarat-syaratnya,” ujar Erika, Senin (3/11/2025).
Menurutnya, insentif yang diterima guru PAUD sebelumnya sebesar Rp700 ribu per bulan. Namun sejak tahap kedua dan ketiga, jumlah penerima mengalami pengurangan berdasarkan informasi dari Dinas Pendidikan.
“Insentif tahap dua dan tiga itu sebulannya Rp700 ribu per bulan, tapi dari penerima tahap satu ke tahap dua dan tiga mengalami rasionalisasi. Kami ingin tahu kriterianya, kenapa dikurangi, dan apa alasannya,” jelasnya.
Erika menambahkan, kondisi ekonomi guru PAUD di Samarinda masih memprihatinkan. Rata-rata pendapatan mereka hanya berkisar Rp300 ribu hingga Rp600 ribu per bulan, jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.
“Guru PAUD itu gajinya hanya ala kadarnya, antara Rp300 ribu sampai Rp600 ribu. Makanya insentif itu betul-betul harapan bagi kami, karena bisa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, bayar sekolah anak, sampai sewa rumah,” tutupnya.(sal/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
