Editorialkaltim.com – Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menyoroti penerapan rekayasa lalu lintas yang saat ini sedang dijalankan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Ia menilai kebijakan tersebut perlu dikaji ulang agar benar-benar efektif mengurai kemacetan tanpa menimbulkan persoalan baru di titik lain.
Menurutnya, rekayasa lalu lintas menjadi langkah penting untuk memperlancar arus kendaraan, terutama di kawasan padat seperti Jalan Abul Hasan, Jalan Agus Salim, Jalan Pahlawan, hingga Simpang Mall Lembuswana. Namun, di lapangan masih ditemukan titik-titik yang justru mengalami penumpukan arus pada jam-jam sibuk.
“Tujuan utama rekayasa itu kan supaya arus kendaraan lebih lancar. Tapi kalau justru muncul kemacetan baru, berarti ada yang perlu dievaluasi,” kata Rohim, Rabu (15/10/2025).
Ia mencontohkan penerapan sistem satu arah (SSA) di Jalan Abul Hasan–Jalan Bhayangkara yang sempat menimbulkan kebingungan pengendara dan berdampak pada menurunnya omzet pedagang sekitar. Karena itu, Rohim meminta instansi teknis untuk tidak terburu-buru menerapkan kebijakan tanpa pemantauan menyeluruh.
“Kita mendukung langkah Dishub dan kepolisian menata lalu lintas, tapi tolong dikaji betul di lapangan. Jangan hanya berdasar rencana di atas kertas. Kondisi jalan itu dinamis, apalagi di jam kerja dan akhir pekan,” tegasnya.
Rohim juga mendorong Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda agar melibatkan masyarakat, pelaku usaha, dan komunitas transportasi dalam proses evaluasi kebijakan. Menurutnya, kebijakan lalu lintas yang baik harus mendengar suara mereka yang terdampak langsung.
“Kebijakan lalu lintas tidak bisa dibuat sepihak. Harus dengar juga dari warga, sopir angkot, tukang parkir, atau pedagang. Mereka yang paling merasakan dampaknya,” ujarnya.
Politisi PKS itu menegaskan Komisi III DPRD siap memfasilitasi pertemuan antara Dishub dan masyarakat jika diperlukan untuk mencari solusi terbaik bersama.
“Kami terbuka memediasi jika ada keluhan dari warga. Tujuan kita sama, mencari format terbaik agar kota ini tertib, lancar, dan nyaman untuk kegiatan ekonomi,” tambahnya.
Rohim menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh sebelum kebijakan lalu lintas dijadikan permanen. Ia berharap setiap keputusan diambil berdasarkan hasil uji coba yang matang dan data riil di lapangan.
“Kita tidak ingin kebijakan yang sifatnya eksperimen justru menimbulkan masalah sosial. Jadi sebaiknya pelan-pelan, tapi tepat sasaran,” tutupnya.(nit/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
