Samarinda

Tertibkan PKL Tepian, Samri Minta Pemkot Samarinda Berikan Alternatif Tempat Baru

Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Samri Shaputra. (Istimewa).

Editorialkaltim.com – Sejak Oktober 2022, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda berencana untuk mengubah Tepian Mahakam menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH). Diketahui, konsepnya memang lebih tertata dari yang ada saat ini. Namun, hal ini berimbas kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) yang telah lama mencari penghidupan di kawasan tersebut.

Di satu sisi keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) juga kerap mengisi Tepian Mahakam, lantaran menjadi bagian dari pelengkap rekreasi murah meriah. Meski sempat dibina oleh Pemkot Samarinda, namun sejak adanya laporan PKL liar berjualan di atas pukul 22.00 Wita, serta parkir di atas trotoar, membuat Pemkot kembali menertibkan PKL di Tepian Mahakam.

Baca  Gantikan Nursobah, Abdul Khairin Siap Layani Warga Samarinda

Hal ini pun menjadi sorotan Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Samri Shaputra. Dia menilai, kebijakan yang dilakukan pemkot terkait kawasan Tepian Mahakam tidak memberikan solusi kepada PKL. Sehingga, saat ini semakin marak PKL liar.

“Ini yang bisa memicu tindakan kriminal karena desakan ekonomi, anak mau sekolah istri minta beli beras. Akhirnya kepala keluarga terjepit akhirnya terpikirkan bisa jadi nekat,” ungkap Samri.

Baca  Tekankan Kualitas Pendidikan di Samarinda, Subandi: Pemkot Punya Peran Kunci

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta agar pemerintahan saat ini bisa belajar dari pemerintahan sebelumnya. Seperti saat para penjual handphone yang ada di Citra Niaga dipindahkan ke GOR Segiri.

“Itu saya ikuti penertibannya, Pak Wakil Wali Kota Nusyirwan (Alm) memberikan solusi tempat pemindahannya,” ungkap Samri yang sebelumnya juga pernah menjadi wakil rakyat periode 2009-2014 lalu.

Dia pun berharap, agar kedepannya tidak ada lagi cara-cara penertiban yang menghilangkan pendapatan masyarakat. Sehingga tindak kriminal bisa dicegah, lantaran masyarakat juga memerlukan lokasi lain untuk melanjutkan hidup.

Baca  Abdul Rohim Desak Pemkot Serius Atasi Masalah PDAM

“Misalnya berjualan tempat lama misalnya Rp200-500 ribu perhari. Relokasi tempat baru seharusnya meningkatkan atau minimal sama, jangan malah menurun apalagi tidak laku. Ini yang kemudian program pemerintah tidak bisa jalan,” tutupnya.

[NFA-1]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Mari bergabung di Grup Telegram “editorialkaltim”, caranya klik link, https://t.me/editorialkaltimcom kemudian join. Anda harus mengistal Telegram terlebih dahulu di ponsel.

Related Articles

Back to top button