Editorialkaltim.com — Pemerintah Kota Bontang diminta lebih terbuka dalam menentukan skala prioritas pembangunan agar aspirasi warga tidak lagi diabaikan. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib, saat menanggapi banyaknya keluhan warga yang merasa usulannya hanya berhenti di meja Musrenbang.
Menurut Sahib, pola pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) saat ini masih jauh dari ideal. Ia menyebut, setiap tahun warga telah berpartisipasi menyampaikan usulan, namun hanya sedikit yang benar-benar diwujudkan pemerintah.
“Warga berhak tahu sejauh mana aspirasi mereka diterima dan menjadi program nyata. Jangan hanya dikumpulkan setiap tahun, lalu tidak ada tindak lanjut,” ujarnya saat ditemui baru-baru ini.
Ia menilai, tanpa keterbukaan pemerintah dalam menentukan mana program yang jadi prioritas, kepercayaan masyarakat bisa terus menurun. Sahib pun mengingatkan, jika dibiarkan, warga akan semakin skeptis terhadap forum Musrenbang.
“Kalau hasilnya terus tertunda atau tidak jelas pelaksanaannya, orang jadi malas untuk terlibat lagi. Padahal, ini kesempatan mereka untuk berkontribusi,” tambah politisi NasDem itu.
Karena itu, ia mendorong agar pemerintah mulai mengevaluasi pelaksanaan Musrenbang secara menyeluruh. Terutama pada tahap perencanaan di tingkat kelurahan, di mana banyak usulan sudah disepakati bersama warga.
“Kami berharap ke depan pemerintah bisa memastikan setiap usulan prioritas benar-benar diaplikasikan sesuai rencana. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan hanya karena kurang transparan,” tegasnya.(ndi/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
