Editorialkaltim.com – Kondisi rusak berat di sejumlah ruas jalan Samarinda, termasuk Jalan HAM Rifaddin, memicu desakan dari DPRD Kalimantan Timur agar pemerintah segera mengambil langkah penanganan cepat. Minimnya anggaran disebut bukan alasan untuk membiarkan akses masyarakat terganggu lebih lama.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, mengatakan bahwa meskipun saat ini belanja infrastruktur dibatasi oleh keterbatasan fiskal, perbaikan darurat tetap harus dilakukan.
Ia menilai, tambal sulam sementara menjadi opsi paling realistis sambil menunggu program perbaikan permanen yang masih dalam tahap penyusunan.
“Kondisinya memang serba terbatas, tapi kita tidak bisa menunggu. Warga butuh akses jalan yang layak sekarang, bukan nanti,” ujar Subandi saat ditemui di Samarinda.
Menurut Subandi, kerusakan infrastruktur jalan tidak hanya terjadi di Samarinda, tetapi juga merata di beberapa wilayah lain seperti Kutai Kartanegara dan Mahakam Ulu. Sayangnya, kemampuan UPTD PUPR sangat terbatas dalam menangani persoalan tersebut.
Ia menjelaskan, dari total anggaran sekitar Rp28 miliar yang dikelola UPTD PUPR, sekitar Rp10 miliar telah digunakan untuk pembelian bahan bakar, menyisakan kurang dari Rp20 miliar untuk seluruh kebutuhan operasional dan teknis.
“Kita perlu tambahan anggaran di APBD mendatang. Kalau tidak, kerusakan makin meluas dan biaya pemulihannya akan jauh lebih besar,” tegas Subandi.
Ia memastikan Komisi III akan mengawal usulan penambahan anggaran tersebut dalam pembahasan anggaran tahun 2026.(ndi/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
