Inspektorat dan Bapenda PPU Gelar Survei Integritas, Perkuat Sistem Pengendalian Internal Daerah
dan penyalahgunaan wewenang
Editorialkaltim.com – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melalui Inspektorat Daerah bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melaksanakan Survei Integritas sebagai langkah strategis dalam membangun sistem pengawasan internal yang akuntabel, serta mencegah potensi gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, dan maladministrasi layanan publik.
Kegiatan ini sejalan dengan arahan nasional, khususnya enam indikator sistem pengendalian intern yang disampaikan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada rapat peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Di antaranya pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), penguatan Whistle Blowing System (WBS), dan layanan konsultasi pengawasan internal.
Survei integritas ini juga merupakan respons konkret terhadap program nasional seperti Survei Penilaian Integritas (SPI) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menekankan pentingnya partisipasi daerah dalam membentuk ekosistem antikorupsi secara menyeluruh dan terukur.
“Survei ini bukan sekadar formalitas, tetapi cara sistematis untuk memetakan risiko dan merancang langkah perbaikan yang tepat, berdasarkan kondisi nyata di lapangan,” ujar salah satu auditor Inspektorat PPU yang terlibat langsung dalam pelaksanaan survei.
Pelaksanaan survei dilakukan secara hybrid—digital dan tatap muka—dengan melibatkan pegawai internal Bapenda, pengguna layanan pajak daerah, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis. Data yang dihimpun akan menjadi dasar dalam merumuskan strategi mitigasi risiko, termasuk optimalisasi kontrol, edukasi antikorupsi, dan penyederhanaan alur layanan.
Dalam mendukung keberlanjutan program ini, kanal pelaporan melalui WBS serta koordinasi dengan Satgas Saber Pungli juga diperkuat. Pemerintah daerah berharap, pendekatan ini dapat menanamkan budaya kerja yang bersih, responsif, dan berintegritas di seluruh lini pelayanan publik.
Langkah kolaboratif ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat kepercayaan publik dan memastikan bahwa tata kelola pemerintahan di Kabupaten Penajam Paser Utara berjalan transparan, partisipatif, dan berkelanjutan. (Roro/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
