Editorialkaltim.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Darlis Pattalongi, memberikan tanggapannya terkait polemik gaji guru di Sekolah Terpadu Loa Bakung yang mencapai Rp15 juta dengan tunjangan Rp5 juta. Menurutnya, persoalan gaji tidak bisa dilihat hanya dari sisi nominal, melainkan juga harus mempertimbangkan beban kerja, tanggung jawab, serta kualifikasi para pendidik.
“Pertama, kita harus melihat beban kerja dan tanggung jawab para tenaga pendidik di sana. Jangan hanya dilihat dari angka gajinya, karena itu sangat matematis. Harus dilihat secara menyeluruh,” ujar Darlis, Sabtu (14/6/2025).
Sekolah Terpadu Loa Bakung diketahui menggabungkan Kurikulum Merdeka Nasional dengan standar internasional Cambridge, yang menuntut kompetensi tinggi dari para pengajarnya. Ia menilai wajar para guru di sekolah tersebut mendapatkan kompensasi lebih, karena harus memenuhi berbagai persyaratan dan sertifikasi yang tidak mudah.
“Menjadi pengajar di sekolah seperti itu tentu tidak sembarangan. Ada sertifikasi dan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Itu butuh waktu, perjuangan, dan dedikasi. Jadi kalau dikompensasi lebih, ya itu harus dinilai secara adil,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya keadilan dan pemerataan perhatian terhadap seluruh tenaga pendidik, termasuk guru-guru biasa yang masih menghadapi persoalan tertundanya pembayaran insentif. Untuk itu, diperlukan pentingnya sinergi antara pemerintah dan lembaga pendidikan agar kesejahteraan guru bisa merata tanpa menimbulkan ketimpangan di lapangan.
“Cuma memang, jangan sampai hal ini menimbulkan kecemburuan, apalagi kalau insentif guru-guru biasa saja masih tertunda pembayarannya. Itu yang juga harus jadi perhatian,” tambahnya. (adr/ndi/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
