gratispoll
KaltimSamarinda

Fraksi PKS Soroti SDM, Infrastruktur, dan UMKM dalam RPJMD Kaltim 2025–2029

Juru Bicara Fraksi PKS, La Ode Nasir (Foto: Editorialkaltim/Adryan)

Editorialkaltim.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Timur menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RPJMD Kaltim 2025–2029 dalam rapat paripurna yang digelar Senin (2/6/2025).

Juru Bicara Fraksi PKS, La Ode Nasir, membuka penyampaiannya dengan mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemprov Kaltim. Ia menyebut penyusunan RPJMD merupakan langkah penting untuk memastikan pembangunan daerah berjalan terarah.

“Kami mengapresiasi tersusunnya RPJMD ini dan berharap dokumen ini mampu meningkatkan pelayanan publik secara nyata,” kata La Ode dalam rapat.

Baca  Disbun Kaltim Gelar Pelatihan Tingkatkan Daya Saing Produk Perkebunan

Fraksi PKS menekankan pentingnya keselarasan RPJMD dengan RPJMN dan dokumen perencanaan lainnya agar sinkronisasi program antara pusat dan daerah dapat berjalan optimal.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu fokus utama. Fraksi PKS mendorong agar penguatan SDM tidak hanya mengedepankan aspek intelektual, tetapi juga moral dan integritas.

“Kami ingin SDM Kaltim tidak hanya pintar, tapi juga berakhlak dan berintegritas,” ujarnya.

Baca  DPRD Samarinda Pastikan Kuota BBM Tercukupi

Di sektor infrastruktur, fraksi meminta agar pembangunan jalan penghubung antarwilayah, penyediaan air bersih, dan listrik untuk wilayah tertinggal diprioritaskan. Mereka juga menyoroti minimnya belanja alat kesehatan desa (AKDes) yang dinilai perlu segera diperbaiki melalui penganggaran yang proporsional.

Fraksi PKS turut menyoroti sektor ekonomi lokal. Mereka menekankan pentingnya memperkuat ketahanan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM dan ekonomi berbasis lingkungan. Prinsip keberlanjutan disebut harus menjadi arus utama dalam setiap kebijakan pembangunan.

Selain itu, PKS juga menegaskan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Mereka meminta agar implementasi RPJMD tidak berhenti di tataran dokumen, melainkan dijalankan secara terukur dan dievaluasi secara berkala.

Baca  Berawal dari Salon, Lina Asal Kukar Raih 2 Medali di Peparnas

“RPJMD ini harus menjadi kompas arah pembangunan, bukan hanya dokumen formalitas. Evaluasi berkala sangat penting agar program berjalan tepat sasaran,” tegas La Ode.(adr/ndi/adv)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button