Editorialkaltim.com – Fraksi PDIP DPRD Kaltim menyoroti pentingnya penguatan ideologi Pancasila dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2025–2029. Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi PDIP, Hartono Basuki, dalam rapat paripurna ke-16, Senin (2/6/2025).
“Kami mengajak semua pihak terus bergerak melalui jalan ideologi Pancasila, sebagai dasar memperkokoh persatuan menuju Indonesia Raya,” kata Hartono di hadapan forum dewan.
Fraksi PDIP juga menekankan perlunya pemerataan pembangunan antarwilayah. Mereka mendorong agar ketimpangan bisa diukur bukan hanya dari aspek ekonomi, tapi juga dari indeks sosial seperti kesalehan dan kebahagiaan.
“Kami mendorong indikator non-ekonomi dipakai dalam pembangunan manusia seutuhnya,” tegasnya.
Fraksi PDIP memberi catatan pada metodologi penyusunan RPJMD agar bisa membaca kondisi makro ekonomi dengan tepat. Selain itu, mereka mengapresiasi sejumlah kebijakan seperti penghapusan denda pajak kendaraan dan program Gratispol, tapi mengingatkan soal sinkronisasi anggaran serta ketimpangan antar jenjang pendidikan.
“Ada pembiayaan program yang macet. Ini harus dibenahi agar tidak jalan di tempat,” tambahnya.
Mereka juga menyinggung program MBG yang secara nasional sudah berjalan, namun di Kaltim masih tahap simulasi tanpa dukungan regulasi pembiayaan yang jelas. Program WiFi gratis di desa pun dinilai belum merata karena masih banyak wilayah blankspot.
Hartono menutup pandangannya dengan mendorong evaluasi rutin terhadap setiap program Josspol agar tidak menjadi beban bagi pelaksanaan prioritas pembangunan.(adr/ndi/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
