APBD Perubahan 2024 dan APBD 2025 Kota Samarinda Resmi Disahkan
Editorialkaltim.com – Dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda bersama dengan Pemerintah Kota Samarinda dengan menyepakati Rancanagan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran (TA) 2024 dan Raperda tentang APBD TA 2025, yang diselenggarakan pada Kamis malam (22/08/2024) di kantor DPRD Samarinda. Dalam kesempatan tersebut dihadiri sejumlah Pejabat Pemkot Samarinda dan juga Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kota Samarinda.
Wakil Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Samarinda, Laila Fatihah dalam kempatan tersebut mewakili ketua Bapemperda Samri Shaputra menyampaikan pandangan umum hasil keputusan yang diambil oleh DPRD Samarinda. Laila menyampaikan dalam pendapat akhir semua fraksi sepakat menyetujui APBD yang ada, baik itu APBD Perubahan 2024 maupun APBD 2025. Dengan catatan semua anggaran yang ada direncanakan dengan matang. Sehingga defisif yang terjadi pada APBD 2024 tidak terjadi lagi.
Lebih lanjut Laila mengungkapkan yang menjadi fokus utama dalam APBD Perubahan 2024 maupun APBD 2025 berkaitan dengan mega proyek yang saat ini belum selesai sesuai dengan tenggat waktu yang dientukan. Laila menjelaskan hal itu kemudian menjadi landasan dalam pembuatan perencanaan pada tahun 2025.
“Yang menjadi sorotan adalah beberapa Mega proyek yang tentunya tidak selesai dengan tenggat waktu dan itu menjadi catatan teman-teman untuk penganggaran 2025. Nanti penggunaan anggarannya harus tepat waktu dan masuk di perencanaan. Jadi segala sesuatu itu jika direncanakan jadi selisih dari target yang diinginkan pemerintah tidak jauh seperti saat ini,”paparnya.
Selain itu Laila mengungkapkan terjadinya defisit dipengaruhi jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) yang ada. Laila menegaskan penyebab tingginya tidak serta merta dikarenakan kemampuan Pemerintah yang kurang memadai. Melainkan anggaran yang biasa diperoleh dari dana hibah pemerintah pusat dianggarakan diakhir menyebabkan penyerapan anggaran tersebut sulit diserap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada.
Untuk itu Laila berharap agar pemerintah kota dalam hal ini melakukan koordinasi dengan Kemendagri agar dana bagi hasil tersebut tidak diserahkan pada akhir tahun. Hal tersebut dikarenakan pengunaan anggaran yang cukup besar memerlukan perencanaan yang panjang untuk mempersiapkan administrasinya. Laila menyebut hal demikian menyebabkan pemerintah tidak mampu menggunakan anggaran tersebut yang pada akhirnya menjadi Silpa.
“Jadi pemerintah kota defisit seperti ini tadi Karena pemerintah kota menganggap kita punya uang ternyata uangnya belum ada tapi kita sudah menggunakan untuk belanja. Jadi ini yang perlu dibuat perencanaan yang lebih matang,” pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama Wali Kota Samarinda, Andi Harun menyebut Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 secara keseluruhan mengalami rasionalisasi anggaran sebesar Rp. 156.255.106.300 dari anggaran semula sebesar Rp.5.797.973.000.000 sehingga menjadi sebesar Rp.5.641.717.893.700. Adapun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 secara keseluruhan berjumlah Rp.4.985.633.097.326.
Terakhir Andi Harun menyampaikan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Adapun seiring berjalannya waktu diperlukan penyesuain-penyesuaian maka pihaknya dalam hal ini Pemkot Samarinda akan tetap berpedoman pada pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (Adr/shn)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
