Fraksi PKS Kritik Pergantian Menteri ESDM Jelang Akhir Masa Jabatan, Sia-Sia dan Politis

Editorialkaltim.com – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menyatakan skeptis terhadap efektivitas pergantian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dari Arifin Tasrif ke Bahlil Lahadalia. Pergantian ini dinilainya kurang tepat karena hanya tersisa waktu kurang dari dua bulan bagi pemerintahan saat ini.

Menurut Mulyanto, dalam waktu yang sangat singkat tersebut, pembahasan program-program strategis di Kementerian ESDM dipastikan tidak akan tuntas.

“Pergantian Menteri ESDM kali ini lebih tampak sebagai kegiatan yang sia-sia dari sisi kinerja, dan tampak lebih kuat pada bobot politiknya,” ungkap Mulyanto di Jakarta, Senin (19/8/2024).

Lebih lanjut, ia menjelaskan, berbagai pekerjaan rumah penting dari segi perundang-undangan masih menumpuk di penghujung masa pemerintahan ini. Di antaranya adalah Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET), Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (PP KEN), serta RUU tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas).

“Itu langkah bongkar-pasang yang kurang tepat. Apa yang bisa diharapkan dari menteri baru secara struktural dalam waktu kurang dari dua bulan? Pembahasan dengan DPR juga hanya tinggal satu masa sidang lagi. Jadi ini murni bersifat politis,” ujar politisi Fraksi PKS ini.

Mulyanto menambahkan, seharusnya Presiden saat ini lebih fokus menertibkan bidang kerja para menteri yang semrawut.

“Persoalan ruwet justru terletak pada tata kelola dan tugas-fungsi kementerian terkait bidang ESDM yang tumpang tindih, antara Kementerian Investasi dengan Kementerian ESDM, bukan pada posisi menterinya,” kata Mulyanto.

Ia juga menyoroti kasus-kasus korupsi terkait tambang ilegal dan ketidaktepatan distribusi BBM dan LPG bersubsidi yang menjadi kronis.

“Daripada ganti menteri, lebih baik kembalikan tugas masing-masing kementerian sesuai tupoksinya,” tegasnya.

Mulyanto juga mengingatkan bahwa pemerintah seharusnya bersiap untuk pamit mundur menjelang purnatugas dan memberi jalan kepada presiden terpilih.

“Tata kelola pemerintahan harus konsisten dijalankan agar terwujud pemerintahan yang baik dan bersih. Bukan sradak-sruduk dan ugal-ugalan,” pungkasnya. (ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.