OPM Kian Anarkis DPR Minta Pemerintah Atasi Konflik Papua
Editorialkaltim.com – Eskalasi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) kian meningkat, mendapat sorotan tajam dari Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid. Ia menyerukan agar pemerintah mengambil tindakan yang lebih fokus untuk menyelesaikan konflik dan mengembalikan stabilitas di Papua.
“Dengan aksi OPM yang semakin intensif belakangan ini, kami mendesak pemerintah untuk tidak hanya responsif tapi juga proaktif dalam memulihkan kondisi di Papua,” ungkap Meutya dalam konferensi pers di Jakarta, pada hari Jumat (19/7/2024).
Menurut Meutya, perlu ada peningkatan dalam pendekatan sosial dan budaya untuk menangani serangan-serangan yang dilakukan oleh OPM.
“Penting bagi pemerintah untuk memulai kembali komunikasi dan dialog untuk mencapai resolusi yang damai dengan kelompok ini,” jelasnya.
Konflik di Papua khususnya di Puncak Jaya, meningkat tajam setelah insiden penembakan yang menewaskan tiga anggota OPM oleh TNI pada hari Selasa. Kejadian ini berawal ketika anggota OPM melakukan serangan terhadap Satgas Yonif RK 753/AVT.
Dalam aksi protes yang terjadi setelahnya, masyarakat setempat menuntut ganti rugi dan membantah bahwa yang tewas adalah anggota OPM. Akibatnya, terjadi pembakaran enam unit kendaraan milik TNI dan Polri. Mereka menuntut kompensasi sebesar Rp3 miliar sebagai bagian dari denda adat.
Sementara itu, TNI berhasil mengamankan beberapa barang bukti termasuk sebuah pistol rakitan dan bendera Bintang Kejora setelah insiden penembakan. Barang-barang ini diduga kuat milik kelompok yang dipimpin oleh Teranus Enumbi, yang dikenal karena sering kali melakukan tindakan teror terhadap warga sipil dan merusak fasilitas umum.
“Keamanan masyarakat Papua adalah prioritas kami,” tegas Meutya. Ia menambahkan, “Penguatan posisi TNI dan Polri di wilayah itu sangat krusial untuk menjamin keamanan dan perlindungan terhadap warga sipil.”
Di sisi lain, Meutya juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan sebagai cara untuk meredakan ketegangan. Ia mengapresiasi langkah pembangunan yang telah dikerjakan pemerintah dalam dekade terakhir yang menunjukkan kemajuan signifikan.
“Langkah-langkah pembangunan yang inklusif ini harus terus dijalankan untuk menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap warga Papua,” tambahnya.
Terkait serangan terhadap infrastruktur pendidikan, seperti pembakaran sekolah, Meutya menegaskan bahwa tindakan tersebut mengancam hak pendidikan anak-anak Papua.
“Kami mendesak pemerintah dan aparat keamanan untuk menjamin bahwa anak-anak dapat belajar dalam kondisi yang aman dan kondusif,” tutupnya. (ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
