DPR Minta Pemda Sediakan Anggaran untuk Pemungutan Suara Ulang di 24 Daerah
Editorialkaltim.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bertanggung jawab atas anggaran pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil Pemilu. Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, kewajiban ini harus diambil oleh pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Berdasarkan 24 putusan Mahkamah Konstitusi, pelaksanaan PSU ini menjadi kewajiban yang harus ditanggung oleh APBD masing-masing daerah. Ini adalah langkah yang kami anggap penting untuk memastikan bahwa PSU dapat terlaksana dengan baik dan efisien,” kata Rifqinizamy dilansir dari Parlementaria Rabu (26/2/2025).
Rifqinizamy juga membuka peluang bagi perbantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), jika diperlukan, untuk memastikan tidak ada hambatan dalam pendanaan PSU.
“Namun, itu hanya akan kami lakukan jika benar-benar diperlukan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016,” tambahnya.
Komentar ini disampaikan setelah Rifqinizamy melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, memastikan bahwa kesiapan anggaran menjadi prioritas utama untuk menjaga integritas pemilu dan mempercepat proses pemilihan kepala daerah yang definitif.
DPR dan KPU berkomitmen untuk mengawal proses PSU ini agar berjalan dengan transparan dan efisien, bebas dari potensi gugatan hukum lebih lanjut. Rifqinizamy menekankan pentingnya pelaksanaan PSU sesuai jadwal.
“Kita perlu melaksanakan putusan MK secepatnya untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi kita dan memastikan kepemimpinan daerah yang legitim,” jelasnya. (ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
