KaltimSamarinda

DPRD Samarinda Dorong Pemetaan Aset Daerah untuk Dongkrak PAD

Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi (Foto: Editorialkaltim/Salman)

Editorialkaltim.com – Komisi II DPRD Kota Samarinda mendorong pemerintah kota melakukan pemetaan menyeluruh terhadap aset daerah. Langkah ini dinilai strategis untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa menambah beban masyarakat.

Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mengatakan pemetaan aset perlu dilakukan secara detail, mulai dari aset yang belum dimanfaatkan, aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, hingga aset yang masih memiliki persoalan hukum maupun administrasi.

Dorongan tersebut disampaikan dalam diskusi bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Komisi II meminta data klasifikasi aset pemerintah kota agar DPRD dapat mengetahui secara pasti aset mana saja yang masih menganggur dan berpotensi dioptimalkan.

Baca  Kafilah Kaltim Lengkap Registrasi, Siap Berlaga di MTQ Korpri Nasional 2024

“Kita minta dipetakan aset pemerintah kota, yang nganggur, supaya bisa kita lihat mana yang bisa dimanfaatkan untuk peningkatan PAD,” kata Iswandi, Senin (9/2/2026).

Selain itu, Komisi II juga menyoroti aset daerah yang saat ini telah dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Menurut Iswandi, kerja sama tersebut harus dievaluasi untuk memastikan benar-benar memberikan keuntungan bagi pemerintah kota.

Baca  Pastikan Dua Tiket Final Cabang Musabaqah Fahmil Qur'an, Kafilah Kaltim Torehkan Hasil Maksimal

“Kita juga mau tahu aset yang dikerjasamakan itu apakah sudah menguntungkan atau malah merugikan pemerintah kota,” ucapnya.

Iswandi menegaskan, pemetaan aset menjadi kunci dalam upaya peningkatan PAD. Optimalisasi aset, kata dia, harus berjalan seiring dengan fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).

“Untuk meningkatkan PAD harus ada pemetaan. Jangan sampai kita sebagai pengawas mau lari kencang, tapi OPD-nya jalannya lambat,” tegasnya.

Tak hanya soal aset, Komisi II DPRD Samarinda juga mencermati catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan keuangan daerah. Iswandi menekankan agar temuan BPK tidak sekadar menjadi formalitas, tetapi benar-benar ditindaklanjuti oleh pemerintah kota.

Baca  Menteri Bahlil Perjuangkan Participating Interest Proyek Gas Italia untuk Kaltim

Komisi II berharap, pemetaan dan optimalisasi aset daerah dapat menjadi solusi untuk memperkuat keuangan Kota Samarinda. Dengan pengelolaan aset yang transparan dan produktif, PAD diharapkan meningkat serta ketergantungan terhadap dana transfer pusat dapat dikurangi. (sal/ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button