Editorialkaltim.com – Film dokumenter berjudul Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita menjadi perbincangan publik dalam beberapa waktu terakhir. Di sejumlah daerah, pemutaran film tersebut sempat menuai penolakan. Namun, Ikatan Cendekiawan Muslim Muda (ICMM) Kalimantan Timur tetap menggelar nonton bersama (nobar) film itu di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kaltim, Jumat (15/5/2026).
Kegiatan tersebut diikuti berbagai kalangan, mulai dari tokoh agama, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Selama pemutaran berlangsung, peserta tampak serius menyimak isi film yang menyoroti persoalan kolonialisme, konflik agraria, hingga kondisi masyarakat Papua.
Ketua ICMM Kaltim Andi Mirza mengatakan kegiatan nobar itu bukan sekadar mengikuti tren yang ramai di media sosial. Menurutnya, isu kolonialisme yang diangkat dalam film memunculkan pertanyaan besar terkait kondisi bangsa saat ini.
“Inisiasi nobar ini bukan karena fomo. Kami melihat ada kata kolonialisme yang memunculkan pertanyaan, bagaimana bisa itu terjadi di negara sendiri,” ujarnya kepada wartawan usai pemutaran film.
Ia menyebut kegiatan tersebut terbuka untuk umum, tetapi jumlah peserta dibatasi menyesuaikan kapasitas ruangan. Informasi kegiatan juga disebarkan melalui media sosial dan jaringan MUI Kaltim.
“Peserta terbuka untuk umum, tetapi kuotanya terbatas karena menyesuaikan kapasitas ruangan. Informasi kegiatan juga sudah kami sebarkan melalui media sosial,” katanya.
Andi berharap masyarakat lebih terbuka dalam melihat persoalan sosial, politik, dan budaya yang terjadi di Indonesia setelah menyaksikan film tersebut.
“Harapannya masyarakat bisa lebih terbuka melihat apa yang sedang terjadi di negara kita, baik dari sisi politik maupun budaya,” lanjutnya.
Salah seorang peserta nobar, Eta, mengaku tersentuh setelah menyaksikan film tersebut. Ia mengatakan sudah lama ingin menonton film itu dan baru mengetahui adanya pemutaran setelah melihat pamflet di media sosial.
Menurutnya, sejumlah fakta dan narasi yang selama ini hanya didengar melalui pemberitaan menjadi lebih tergambar jelas setelah menonton film tersebut, terutama terkait persoalan di Papua.
“Banyak guru besar berbicara mengenai persoalan ini. Ketika film tersebut muncul, saya jadi penasaran dan ingin melihat langsung isinya,” katanya.
Eta juga menyoroti narasi swasembada pangan yang menurutnya perlu dikaji lebih mendalam, terutama terkait dampaknya terhadap masyarakat lokal di Papua. Ia menilai ada pertanyaan besar mengenai tujuan proyek strategis yang dijalankan pemerintah.
“Selama ini saya bertanya-tanya, apakah perampasan tanah di Papua benar untuk kepentingan pangan atau ada kepentingan lain di baliknya,” ungkapnya.
Selain itu, ia mengaku prihatin terhadap gambaran ketakutan masyarakat terhadap aparat keamanan yang ditampilkan dalam film. Menurutnya, aparat seharusnya hadir memberikan rasa aman kepada masyarakat.
“Ada apa dengan negara kita? Menurut saya, ini menjadi sesuatu yang harus diperbaiki karena rakyat justru takut kepada aparat hukum,” pungkasnya. (adr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
