KKN Kolaborasi Kaltim Diharapkan Jadi Agen Perubahan di Desa
Editorialkaltim.com – Sebanyak 3.420 mahasiswa dari sembilan perguruan tinggi negeri dan swasta siap terjun ke desa melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kolaborasi 2026. Ribuan mahasiswa itu akan disebar ke 377 titik di 10 kabupaten dan kota di Kalimantan Timur (Kaltim).
Pelepasan peserta KKN Kolaborasi 2026 digelar di Gedung Plenary Hall Samarinda, Sabtu (11/7/2026).
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim Siti Sugiyanti mengatakan KKN Kolaborasi bukan sekadar program pengabdian yang dijalankan satu instansi. Program tersebut menjadi bentuk sinergi antara perguruan tinggi dan perangkat daerah dalam mendorong pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat.
Siti menjelaskan KKN Kolaborasi telah diinisiasi sejak tahun lalu dan baru dapat dilaksanakan tahun ini. Pemerintah bersama perangkat daerah telah menyiapkan 28 tema yang dapat dijalankan mahasiswa selama berada di lokasi KKN.
Tema tersebut mencakup berbagai bidang, mulai pendidikan, kesehatan, kehutanan, perkebunan, hingga sektor pembangunan desa lainnya.
“Seluruh perangkat daerah telah memberikan tema terbaik yang disesuaikan dengan kapasitas mahasiswa agar mereka mampu berperan sebagai agen perubahan di tengah masyarakat,” katanya, Sabtu (11/7/2026).
Setiap desa akan mendapatkan tiga tema berbeda yang disesuaikan dengan kebutuhan wilayah dan pilihan kelompok mahasiswa. Skema tersebut diharapkan membuat program kerja mahasiswa lebih terarah dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Namun, Siti mengingatkan persoalan yang ditemui mahasiswa selama berada di desa tidak selalu sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Karena itu, mahasiswa dituntut mampu beradaptasi, berinovasi, dan mencari solusi atas berbagai persoalan masyarakat.
“Di lapangan tentu mahasiswa akan menghadapi berbagai persoalan masyarakat yang mungkin berada di luar tiga tema yang sudah ditentukan. Karena itu mereka harus siap beradaptasi dan memberikan solusi sesuai kondisi di desa,” jelasnya.
Siti memastikan pemerintah daerah bersama perguruan tinggi akan terus memberikan pendampingan selama pelaksanaan KKN. Pendampingan dilakukan agar mahasiswa dapat menjalankan program kerja secara optimal sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat di lokasi pengabdian.
Ia berharap mahasiswa tidak menjadikan KKN sebatas kewajiban akademik. Program tersebut harus menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan desa.
“Kami berharap adik-adik mahasiswa tidak hanya menggugurkan kewajiban akademik, tetapi benar-benar berkontribusi melalui tema ‘Sinergi Membangun Desa Menuju Generasi Emas’,” pungkasnya. (adr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
