Editorialkaltim.com – Sebanyak 14 persoalan di Pasar Pagi Samarinda dibahas bersama pemerintah dan pedagang, mulai dari fasilitas, penataan kios, parkir, hingga komunikasi. Pembahasan diarahkan untuk mencari solusi agar aktivitas perdagangan kembali ramai.
Pertemuan tersebut melibatkan Dinas Perdagangan (Disdag), Dinas PUPR, Dinas Perhubungan (Dishub), Inspektorat, serta perwakilan pedagang dari setiap lantai Pasar Pagi.
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mengatakan seluruh persoalan yang disampaikan pedagang telah diinventarisasi dan akan ditindaklanjuti bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Kesimpulannya tadi sudah ada 14 permasalahan yang tertulis yang disampaikan, kemudian ada yang disampaikan secara langsung dan dibahas. Yang bersifat teknis dari dinas tadi akan kita diskusikan lagi untuk menelaah,” kata Iswandi, Selasa (1/9/2026).
Dalam dua hingga tiga pekan ke depan, DPRD akan kembali mengumpulkan OPD terkait untuk membahas sejumlah persoalan teknis, termasuk usulan penambahan tangga dan eskalator di area luar gedung Pasar Pagi.
Iswandi menyebut komunikasi antara pemerintah dan pedagang menjadi salah satu hal yang perlu diperkuat. Pertemuan rutin antara Disdag dan perwakilan pedagang akan dilakukan agar berbagai persoalan dapat dibahas secara terbuka.
“Yang terpenting dari semua ini suasana sudah mencair karena selama ini masalahnya kan hanya komunikasi. Kita komunikasi, termasuk jadwalkan nanti dua minggu sekali kita ngopi bareng kepala Dinas Perdagangan dan perwakilan pedagang supaya cair,” ujarnya.
Selain fasilitas, penataan pedagang grosir dan eceran juga masih perlu diperjelas. Menurut Iswandi, pemerintah perlu menyepakati indikator sebagai dasar pengelompokan pedagang agar tidak terjadi perbedaan pemahaman di lapangan.
“Indikatornya grosir itu apa, indikatornya eceran itu apa. Karena di lapangan ada juga yang sebenarnya dia grosir ngaku eceran atau kebalikannya. Nah, ini harus disepakati dulu,” jelasnya.
Untuk usulan penambahan fasilitas, Iswandi menyerahkan kajian teknis kepada Dinas PUPR dengan tetap mempertimbangkan masukan pedagang.
“Kalau sudah teknis-teknis kan yang paham PUPR. Kita terima masukan semua, kenapa harus ada atau ditambah tangga, nanti secara kajian teknis mereka yang mengkaji,” katanya.
Persoalan lain yang turut ditelusuri adalah informasi mengenai permintaan biaya kepada pedagang untuk perbaikan atau penerangan listrik. Iswandi meminta Disdag mencari tahu pihak yang melakukan penarikan sebelum menyimpulkan adanya pungutan liar.
Persoalan parkir juga menjadi perhatian karena kapasitas yang tersedia dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan pedagang dan pengunjung. Iswandi meminta pedagang tidak menggunakan area parkir untuk kepentingan pribadi agar pembeli tetap mendapatkan ruang parkir.
Keterisian kios turut menjadi pekerjaan rumah. Dari sekitar 2.500 kios yang tersedia, berdasarkan inspeksi mendadak (sidak) sebelumnya, sekitar 1.500 kios masih belum terisi. Namun, angka tersebut akan diverifikasi kembali menggunakan data terbaru Disdag.
Salah satu kendalanya adalah adanya pedagang yang memiliki beberapa kios di lantai berbeda sehingga tidak seluruh kios dapat dioperasikan. Kondisi tersebut membuat pedagang harus menanggung biaya operasional tambahan.
Iswandi berharap seluruh pihak mengesampingkan persoalan masa lalu dan fokus menghidupkan kembali aktivitas perdagangan di Pasar Pagi.
“Intinya tadi kita enggak usah bicara ke belakang, kita mau bicara ke depan gimana Pasar Pagi ini bisa ramai, ekonomi bergerak, pedagang senyum, pembeli juga ramai. Jadi, kita sekarang bicara solusi,” tegasnya.
Pembahasan lanjutan diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan fasilitas, penataan pedagang, parkir, dan keterisian kios agar Pasar Pagi kembali ramai dan nyaman. (sal/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
