Nasional

KSP Ungkap Ada Jual-Beli Titik Dapur MBG

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman (Foto: Dok KSP)

Editorialkaltim.com – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman mengungkap adanya dugaan praktik permainan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu yang disorot ialah dugaan jual-beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.

Temuan itu diungkap Dudung usai menerima sejumlah laporan terkait pelaksanaan program prioritas nasional tersebut. Ia menyebut praktik tersebut berpotensi membuka celah korupsi dan ketimpangan di lapangan.

“Saya dapat informasi ada jual-beli titik. Itu nanti akan saya cek langsung,” kata Dudung di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2026) seperti dikutip dari detik.

Baca  Dugaan Korupsi Rp193,7 T di Pertamina, DPR Desak Audit Total BUMN Migas

Tak hanya soal dugaan transaksi titik dapur MBG, Dudung juga menyoroti persoalan kualitas makanan yang dikhawatirkan berdampak pada penerima manfaat. Ia memastikan akan turun langsung melakukan pengecekan terhadap dapur-dapur MBG yang bermasalah.

Menurutnya, pemerintah tidak ingin program unggulan Presiden berjalan tanpa pengawasan ketat. Apalagi, MBG menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar dan menyasar masyarakat luas.

“Nanti kalau ditemukan kualitas makanan yang tidak layak atau sampai menimbulkan keracunan, tentu akan kami cek langsung di lapangan,” ujarnya.

Baca  Anies Baswedan Minta Maaf Kepada Warga Kampung Jakarta Usai Gagal Maju Pilgub 2024

Dudung juga mengaku akan memeriksa laporan mengenai dapur MBG yang telah disetop operasionalnya, tetapi insentifnya tetap dicairkan. Hal itu merujuk data Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang menyebut sebanyak 1.720 SPPG dihentikan sementara.

Meski operasional dapur dihentikan, insentif sebesar Rp6 juta per hari disebut masih tetap diterima pengelola maupun investor.

“Sudah disetop tetapi insentif masih jalan. Bahkan investornya masih menerima. Itu juga akan kami cek,” tegas Dudung.

Ia mengatakan pemeriksaan terhadap program MBG merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna memastikan program prioritas nasional berjalan transparan dan tepat sasaran.

Baca  Peraturan Baru, Guru PNS Boleh Ngajar di Sekolah Swasta

Dudung memastikan pihaknya akan menggandeng berbagai pemangku kepentingan untuk mengawasi jalannya program MBG, termasuk membongkar pihak-pihak yang diduga bermain dalam distribusi anggaran.

“Kalau nanti ditemukan pelanggaran, akan saya buka ke publik. Karena ini uang rakyat dan rakyat harus tahu siapa yang bermain,” tutupnya.(ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button