KaltimSamarinda

Guru Honorer Swasta di Kaltim Bakal Dapat Tambahan Insentif Rp500 Ribu

Ilustrasi guru (Foto: AI)

Editorialkaltim.com – Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Baba menyoroti ketimpangan gaji insentif guru sekolah swasta dengan guru di sekolah negeri. Menurutnya, gaji insentif guru honorer swasta berkisar Rp1.000.000 sedangkan gaji insentif guru di sekolah negeri mencapai Rp2.500.000.

“Jadi, memang dia menganggap bahwa ini terlalu jauh ketimbang timbangannya terhadap negeri dan swasta. Dia berharap supaya itu bisa diusulkan sampai Rp2 juta hingga Rp2,5 juta,” paparnya usai rapat kerja bersama Biro Kesra Kaltim, Dewan Pendidikan, dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA dan SMK Swasta Kaltim, di Kantor DPRD Kaltim, Senin (25/8/2025).

Baca  Soal EBIFF 2025, DPRD Kaltim Apresiasi Dukungan Pemprov untuk Pariwisata

Ia menyebut sekolah swasta juga merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi, sehingga perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah.

Meskipun begitu, ia optimistis akan ada kenaikan untuk gaji insentif guru honorer swasta. Ia mengatakan secara aturan yang ada, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim akan menaikkan gaji yang diterima guru honorer sekolah swasta beberapa persen. Diperkirakan kurang lebih mencapai 50 persen atau Rp500.000, sehingga insentif guru honorer swasta yang diterima menjadi Rp1.500.000.

Baca  Tim Beregu Putra Bulutangkis Kaltim Raih Perak di Pra Popnas Kendari, Siap Tampil di Popnas 2025

“Insya Allah mungkin di tahun depan akan ada suatu tambahan Rp500.000 untuk insentif,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan ada sejumlah usulan yang menginginkan gaji insentif guru swasta dan negeri disamakan. Ia menyambut baik hal tersebut. Namun, ia menegaskan kenaikan gaji insentif guru honorer sekolah swasta akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah.

Baca  Ananda Emira Moeis Desak Perbaikan Sistem Distribusi BBM di Kaltim

Ia menegaskan setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah harus mempertimbangkan sejumlah hal, khususnya berkaitan dengan keuangan. Ia menekankan pemerintah untuk mengambil satu kebijakan memerlukan tahapan panjang sebelum melakukan finalisasi kebijakan yang baru.

“Ini tergantung keuangan kita. Mungkin saja bisa disetujui kalau memang keuangan kita mampu,” pungkasnya. (adr/ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button