Editorialkaltim.com – Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) Kota Samarinda memastikan seluruh program sosial tahun anggaran 2026 berjalan sesuai target. Hingga pertengahan tahun, realisasi anggaran telah mencapai sekitar 31 persen dan dinilai masih sesuai dengan tahapan pelaksanaan.
Hal itu disampaikan Kepala Dinsos PM Kota Samarinda, Mochammad Arif Surochman, usai rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPRD Samarinda yang membahas capaian program tahun berjalan sekaligus usulan kegiatan tahun 2027, Selasa (14/7/2026).
Arif mengatakan sejauh ini tidak ada kendala berarti yang menghambat pelaksanaan program. Ia optimistis seluruh kegiatan yang telah direncanakan dapat diselesaikan hingga akhir tahun.
“Serapan anggaran hampir 31 persen. Untuk pertengahan tahun ini masih on the track semua, tidak ada kendala yang berarti. Insyaallah sampai akhir tahun seluruh kegiatan dapat terealisasi,” ujarnya.
Selain memastikan pelaksanaan program berjalan lancar, Dinsos juga tetap menyiapkan anggaran penanggulangan bencana. Meski demikian, instansinya belum melakukan pengadaan logistik baru lantaran stok bantuan dari tahun sebelumnya masih mencukupi.
“Kami berharap tidak terjadi bencana, tetapi tetap melakukan mitigasi. Stok bantuan tahun lalu masih cukup sehingga belum perlu melakukan pembelian lagi. Kalau nanti kurang baru kita belanjakan,” katanya.
Di sektor pelayanan sosial, Dinsos turut mengalokasikan hampir Rp100 juta untuk penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas. Bantuan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan penerima, mulai dari kursi roda, tongkat hingga alat bantu dengar.
Tak hanya itu, Dinsos juga menyiapkan program pemberdayaan agar penyandang disabilitas memiliki kesempatan lebih besar untuk hidup mandiri dan meningkatkan taraf ekonomi.
Arif juga mengungkapkan angka kemiskinan di Kota Samarinda terus menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan turun dari 4,3 persen pada 2024 menjadi 3,45 persen pada 2025.
“Penurunannya sangat baik. Saat ini angka kemiskinan berada di 3,45 persen. Program-program sosial yang kami jalankan juga didukung melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sehingga penanganannya lebih optimal,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut, Arif turut memastikan seluruh aktivitas Sekolah Rakyat akan dipusatkan di kawasan Palaran. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dijadwalkan dimulai pada 30 Juli 2026 dengan sekitar 270 peserta didik baru yang akan menempati gedung baru.
Sementara untuk penanganan gelandangan dan pengemis, Dinsos terus berkoordinasi dengan Satpol PP serta Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur. Warga yang terjaring razia akan menjalani asesmen dan rehabilitasi sosial sebelum dipulangkan kepada keluarga atau dirujuk ke panti sosial sesuai hasil pendampingan. (sal/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
