Dewan Samarinda Soroti Krisis Lahan Tempat Pemakaman Umum
Editorialkaltim.com – Jumlah penduduk Samarinda terus meningkat setiap tahunnya. Di tengah laju kehidupan ini, bertambah pula jumlah kematian. Konsekuensinya, kota ini membutuhkan tanah pemakaman yang saat ini kondisinya terbatas.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Anhar memberikan tanggapan perihal ketersediaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Tepian. Menurutnya, kawasan ini merupakan kebutuhan masyarakat dan harus benar-benar dipikirkan dan dipersiapkan secara matang.
“Ya Kalau bicara TPU itu kan sebenarnya sudah ada dalam rencana tata ruang kita, dan TPU itu merupakan kebutuhan masyarakat. Kita semua pasti akan kesana, karena itu adalah rumah masa depan kita,” ungkap Anhar saat ditemui, Rabu (5/4/2023).
Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda harus memberikan kebutuhan ketersediaan TPU kepada masyarakat. Hal tersebut bukanlah sesuatu yang sulit bagi Pemkot karena Samarinda memiliki lahan yang luas dan seharusnya data kematian dan kelahiran pun demikian.
“Sebenarnya itu hal simpel kalau memang itu (TPU) mau dikelola pemerintah, apalagi kalau kita menggunakan metode perhitungan yang matang, kan pemerintah harusnya punya data kematian setiap tahunnya berapa, kemudian kan bisa di cek di tiap kelurahan dan kecamatan ada berapa TPU, selanjutnya cek Rencana Tata Ruang Wilayah kita lalu hitung luas lahan di Samarinda dan tingkat kepadatan penduduk,” ujarnya.
Politisi PDIP itu juga mengatakan, seharusnya penanganan keluhan masyarakat terkait TPU bisa dilakukan secara sistematis dan dilakukan dalam semua tingkatan, mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan.
“Gak ada yang sulit, kalau pemerintah tidak mampu, kan bisa panggil semua pengusaha-pengusaha dan kita minta kontribusi mereka, jangan sampai masalah TPU ini jadi seperti masalah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah, kan aneh di kota yang lahannya luas seperti ini kita justeru kesulitan untuk menyediakan lahan TPU ,” beberkan.
Menurutnya, permasalahan TPU ini bukanlah hal baru dikeluhkan masyarakat, tetapi setiap periodesasi Walikota selalu di keluhkan.
“Ini ada apa kok masalah TPU masa tidak bisa dituntaskan, ini kan masalah yang seharusnya bisa tuntas dengan kebijakan Pemkot, kan lucu, untuk program probebaya misalnya bisa kita keluarkan biaya besar, kemudian kita bangun folder, begitu masyarakat ada yang meninggal dunia, bingung mau dikuburkan dimana gara-gara lahannya tidak memadai,” tegasnya
Anhar mendorong Pemkot tidak hanya membangun infrastruktur kota secara fisik saja, tetapi juga memperhatikan kebutuhan umum masyarakat.
“Solusinya kembali ke niatan dari pemerintah, meskipun pemerintah harus mengambil kebijakan yang tidak populis, yang terpenting kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi,” tutup Anhar.
[QON | NFA | ADV]
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Mari bergabung di Grup Telegram “editorialkaltim”, caranya klik link, https://t.me/editorialkaltimcom kemudian join. Anda harus mengistal Telegram terlebih dahulu di ponsel.
