Samarinda

Ketua Komisi IV DPRD Soroti Masalah Pendidikan Samarinda

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti (Istimewa)

Editorialkaltim.com – Sri Puji Astuti, Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, mengungkapkan berbagai permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh kota Samarinda. Bullying, kekerasan pada anak, pernikahan dini, anak jalanan, putus sekolah, merupakan sebagian dari isu-isu pendidikan yang menjadi perhatian.

Puji menekankan bahwa permasalahan pendidikan di Samarinda tidak hanya terbatas pada siswa tetapi juga melibatkan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) yang mengajar.

“Tiga pilar pendidikan yaitu pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Saat ini, kita perlu menambahkan dunia usaha dan media massa dalam menyatukan upaya penyelesaian masalah,” ungkapnya.

Baca  Puji: Pendidikan Dasar Harus Menyenangkan

Salah satu fokus Puji adalah pada infrastruktur pendidikan di Samarinda. Dari 830 satuan pendidikan yang ada, mulai dari PAUD hingga SMP, hanya seperempat yang merupakan sekolah negeri.

“Sebagian besar adalah sekolah swasta, khususnya PAUD, yang idealnya ada di setiap RT. Namun, baru 45 persen RT yang memiliki PAUD,” tegas Puji.

Isu lainnya yang menjadi perhatian adalah kesiapan sanitasi, ketersediaan air, toilet, dan drainase di sekolah-sekolah tersebut. Keseluruhan infrastruktur ini harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) agar pendidikan dapat berjalan dengan baik.

Baca  Peringati Satu Tahun Penjajahan Israel Di Palestina, Abdul Rohim Komitmen Dukung Agenda Kemanusiaan Hapus Penjajahan

Puji juga menyampaikan kekhawatirannya terkait kurangnya SDM pengajar untuk sekolah inklusi di Samarinda.

“Kami sudah berdiskusi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda mengenai pelatihan khusus untuk pengajar di sekolah inklusi,” ujarnya.

Namun, Puji berharap tidak hanya ada pelatihan. Ia ingin tenaga pendidik di sekolah inklusi menerima insentif lebih karena tanggung jawab mereka mengajar di luar bidang reguler, memberikan pelajaran yang sama bagi siswa disabilitas dan non-disabilitas.

Baca  DPPKB Samarinda Bersama OPD Tingkatkan Edukasi Masyarakat Tentang KBKR

Puji berharap pemerintah kota lebih serius dalam menangani masalah pendidikan. “Dengan banyaknya masalah ini, penilaian Samarinda sebagai kota layak anak perlu menjadi pertimbangan serius oleh pemerintah,” pungkasnya. (lin/adv)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker