DBH Belum Cair, Jalan hingga Layanan Dasar PPU Terancam Tertahan

Editorialkaltim.com – Belum tuntasnya pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) berpotensi mempersempit kemampuan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengejar kebutuhan pembangunan. Persoalan itu tak hanya berkaitan dengan transfer anggaran, tetapi juga menyentuh perbaikan jalan hingga pelayanan dasar masyarakat.
Wakil Ketua I DPRD PPU Syahruddin M Noor meminta pemerintah pusat segera merealisasikan kurang bayar DBH yang menjadi hak daerah. Kepastian pencairan dinilai penting karena PPU masih membutuhkan ruang fiskal untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan.
Infrastruktur menjadi salah satu sektor yang disoroti Syahruddin. Ia menyebut masih terdapat akses jalan di sejumlah wilayah PPU yang belum mendapat peningkatan secara memadai.
Bahkan, beberapa akses masih berupa jalan tanah. Kondisi itu menunjukkan kebutuhan pembenahan infrastruktur belum sepenuhnya terjawab, sementara kemampuan anggaran daerah terbatas.
Syahruddin mengingatkan keterlambatan pembayaran DBH bisa ikut memengaruhi pelaksanaan program yang telah direncanakan pemerintah daerah.
“Kegiatan daerah juga bisa tertunda,” katanya.
Karena itu, ia berharap kurang bayar DBH dapat segera diselesaikan sehingga pemerintah memiliki tambahan kemampuan untuk menjalankan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.
PPU sebagai daerah penghasil, kata Syahruddin, memiliki hak atas DBH sesuai ketentuan dan keputusan Kementerian Keuangan. Dana itu menjadi salah satu sumber yang menopang kapasitas fiskal pemerintah daerah.
Ketika penerimaan yang semestinya masuk belum terealisasi, pemerintah harus bekerja dengan ruang anggaran yang lebih sempit. Kondisi itu dapat memengaruhi kemampuan daerah dalam menentukan program mana yang dapat dikerjakan lebih dahulu.
Bagi DPRD, persoalan itu perlu mendapat perhatian karena kebutuhan pembangunan PPU masih cukup besar, terutama pada sektor yang langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat.
Selain pembangunan jalan, Syahruddin meminta pemerintah daerah tidak menggeser kebutuhan dasar masyarakat dari daftar prioritas.
Listrik, ketersediaan air bersih, pelayanan kesehatan, serta pendidikan dinilai harus tetap mendapat porsi perhatian meski kondisi fiskal daerah menghadapi keterbatasan.
“Listrik, air, kesehatan, dan pendidikan harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah,” tegasnya.
Ia menilai kepastian pembayaran DBH akan memberi ruang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk menyeimbangkan kebutuhan pembangunan fisik dengan pemenuhan pelayanan dasar.
Kurang bayar DBH akhirnya tidak hanya menjadi persoalan administratif antara pemerintah pusat dan daerah. Bagi PPU, realisasi dana itu menentukan seberapa luas kemampuan daerah membiayai kebutuhan yang masih menunggu penanganan.
Jika segera dicairkan, pemerintah daerah memiliki ruang lebih besar untuk mempercepat pembangunan jalan sekaligus menjaga pelayanan dasar tetap berjalan. Sebaliknya, jika pembayaran kembali tertunda, PPU harus mengatur prioritas dengan kemampuan anggaran yang semakin terbatas di tengah kebutuhan pembangunan yang belum selesai.(ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.


