KaltimPenajam Paser Utara

Serapan APBD PPU Masih 63 Persen, DPRD Dorong Percepatan Tanpa Abaikan Kualitas

Wakil Ketua I DPRD PPU Syahruddin M Noor (Foto: Editorialkaltim/doc)

Editorialkaltim.com – Realisasi keuangan APBD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih berada di kisaran 63 persen ketika tahun anggaran 2026 memasuki fase akhir. DPRD meminta pemerintah daerah memanfaatkan sisa waktu secara maksimal agar program yang sudah direncanakan dapat dituntaskan.

Wakil Ketua I DPRD PPU Syahruddin M Noor menilai target penyerapan 100 persen akan sulit dicapai. Meski demikian, ia berharap pemerintah daerah tetap mengejar realisasi sekurang-kurangnya 90 persen sebelum tutup tahun.

“Kita berharapnya minimal 90 persen,” kata Syahruddin,

Menurutnya, waktu pelaksanaan yang semakin terbatas membuat setiap organisasi perangkat daerah perlu segera memetakan pekerjaan yang masih tertunda. Kegiatan yang belum berjalan atau belum selesai harus dievaluasi agar hambatannya dapat diketahui lebih awal.

Baca  Guru Ngaji Berperan Membentuk Karakter Generasi Kukar

Data Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU mencatat realisasi keuangan hingga akhir September 2026 sebesar 63,77 persen. Capaian tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan progres fisik karena sebagian kegiatan sudah berjalan, bahkan ada yang selesai, tetapi proses pembayaran kepada pihak ketiga belum seluruhnya dilakukan.

Kondisi itu menjadi salah satu faktor yang membuat angka realisasi keuangan belum bergerak secepat progres pekerjaan di lapangan. BKAD juga melakukan rekonsiliasi pekerjaan secara bertahap agar kegiatan yang telah selesai dapat segera dicatat dalam realisasi anggaran.

Baca  Transformasi Digital di PPU Dimulai dari Pelabuhan Buluminung, Retribusi Kini Bisa Bayar via QRIS

Di sisi lain, struktur APBD Perubahan PPU 2026 berada di kisaran Rp1,99 triliun. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan APBD tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp2,6 triliun. Kondisi fiskal tersebut membuat pemerintah daerah harus lebih selektif mengatur pembayaran dan penyelesaian program.

Syahruddin menilai percepatan tetap perlu dilakukan, tetapi tidak boleh semata-mata mengejar persentase penyerapan. Kualitas pekerjaan, kepatuhan terhadap ketentuan, serta manfaat program bagi masyarakat harus tetap menjadi perhatian utama.

Baca  Rumah Zakat dan BDI PHKT Salurkan 48 Mushaf Al-Qur’an di Balikpapan

Ia juga mendorong OPD mempercepat penyelesaian administrasi terhadap kegiatan yang secara fisik sudah rampung. Langkah itu dinilai penting agar realisasi keuangan dapat segera mengikuti perkembangan pekerjaan di lapangan.

DPRD berharap sisa waktu tahun anggaran dapat dimanfaatkan untuk menuntaskan program prioritas yang masih berjalan. Dengan begitu, peningkatan serapan tidak hanya terlihat dari angka, tetapi juga tercermin dari hasil pekerjaan yang benar-benar dirasakan masyarakat PPU.(ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button