KaltimPenajam Paser Utara

DPRD PPU Minta Kewajiban 2025 dan 2026 Dipisahkan, Skema Bayar Bisa Bertahap

Wakil Ketua I DPRD PPU Syahruddin M Noor (Foto: Editorialkaltim/doc)

Editorialkaltim.com – DPRD Penajam Paser Utara (PPU) meminta pemerintah daerah tidak mencampur kewajiban pembayaran dari tahun anggaran 2025 dengan kegiatan yang berjalan selama 2026. Pemisahan dinilai penting agar kondisi keuangan daerah dapat dibaca secara lebih jelas dan tidak menimbulkan persepsi seolah seluruh kewajiban masih tertunda.

Wakil Ketua I DPRD PPU Syahruddin M Noor mengatakan, pembayaran kepada pihak ketiga untuk pekerjaan tahun anggaran 2025 sudah dituntaskan. Karena itu, persoalan pembayaran yang muncul tahun ini harus dilihat sebagai bagian dari pelaksanaan APBD 2026.

Baca  DPRD Penajam Paser Utara Gelar Rapat Paripurna Peringatan Hari Jadi ke-23 Kabupaten

“Pembayaran ke pihak ketiga kan sudah 100 persen itu,” ujar Syahruddin.

Menurutnya, setiap tahun anggaran memiliki karakter dan tahapan pekerjaan yang berbeda. Pemerintah daerah perlu memetakan kewajiban berdasarkan tahun pelaksanaan, progres pekerjaan, serta kesiapan administrasi sebelum menentukan skema pembayaran.

Di tengah keterbatasan kas, Syahruddin menilai penyelesaian kewajiban tidak harus dilakukan sekaligus. Pemerintah dapat menggunakan pola pembayaran bertahap selama tetap mengacu pada kemampuan keuangan daerah.

“Daripada tak terbayarkan, mending kita cicil,” katanya.

Baca  Turun Tajam! Impor Kaltim Anjlok 22,59% di Maret 2024

Ia menilai pilihan tersebut lebih realistis dibanding memaksakan pembayaran dalam jumlah besar ketika kondisi fiskal belum mendukung. Namun, skema bertahap tetap harus disusun secara terukur agar tidak mengganggu kebutuhan lain yang juga harus dibiayai pemerintah daerah.

Menurut Syahruddin, pengelolaan keuangan tidak cukup hanya melihat besarnya kewajiban yang harus dibayar. Pemerintah juga harus mempertimbangkan kebutuhan pembangunan, pelayanan masyarakat, serta program lain yang sudah masuk dalam perencanaan anggaran.

Ia mendorong pemerintah daerah membuat prioritas berdasarkan kondisi kas riil, bukan sekadar mengejar penyelesaian administratif. Dengan cara tersebut, kewajiban dapat ditangani sesuai kemampuan tanpa menciptakan tekanan baru terhadap APBD.

Baca  Borneo FC ke Asia, DPRD Samarinda Singgung Gengsi Indonesia

DPRD berharap setiap keputusan pembayaran disusun melalui perhitungan yang cermat. Pemisahan kewajiban antar-tahun anggaran serta penerapan skema pembayaran sesuai kemampuan dinilai penting untuk menjaga keseimbangan fiskal sekaligus memastikan program pembangunan tetap berjalan di PPU.(ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya

Related Articles

Back to top button